POJOKSATU.id - Persoalan anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data per 8 Oktober 2026, jumlah anak tidak sekolah di provinsi tersebut tercatat mencapai 508.615 anak.

Data Dinas Pendidikan Jawa Barat menunjukkan, jumlah ATS berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mencapai sekitar 508.000 anak. Sementara itu, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat sekitar 420.000 anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah.

Meski masih tinggi, jumlah ATS di Jawa Barat dilaporkan telah berkurang sebanyak 138.989 anak atau 21,46 persen dari angka awal. Capaian tersebut disebut melampaui target penanganan pada 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menyampaikan capaian tersebut pada Selasa, 13 Oktober 2026.

"Kami bersyukur karena target kita di 2025 sampai hari ini bisa menurunkan angka anak tidak sekolah di Provinsi Jawa Barat melebihi target," ujar Purwanto.

Penanganan ATS di Jawa Barat Ditargetkan Berlanjut

Berdasarkan informasi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, jumlah ATS yang semula sekitar 600.000 anak kini tercatat sebanyak 508.615 anak. Mereka tersebar pada jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA.

Penurunan tersebut menjadi capaian positif, tetapi masih ada ratusan ribu anak yang membutuhkan intervensi agar dapat mengakses pendidikan.

Pemerintah daerah perlu memastikan anak yang telah terdata mendapatkan solusi sesuai penyebab mereka tidak bersekolah.

Purwanto mengatakan, penanganan ATS membutuhkan kolaborasi lintas lembaga, mulai dari Kementerian Agama, dinas pendidikan kabupaten/kota, BBPMP, hingga unsur masyarakat.

"Ini kolaborasi antara Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, BBPMP, dan semua pihak yang ikut menyukseskan penurunan ATS di Provinsi Jawa Barat. Kita akan bahu-membahu menyelesaikan ATS di Jawa Barat," katanya.

Pangandaran Catat Penurunan ATS 56 Persen

Penurunan jumlah ATS juga terlihat di sejumlah daerah di Jawa Barat. Kabupaten Pangandaran mencatat penurunan sebesar 56 persen, disusul Kabupaten Ciamis sebesar 42,68 persen dan Kota Tasikmalaya sebesar 37,36 persen.

Capaian tersebut menjadi modal untuk mempercepat penanganan ATS di seluruh kabupaten/kota. Namun, pemerintah daerah tetap perlu mengevaluasi wilayah yang mengalami kemajuan lambat agar penurunan tidak hanya terkonsentrasi di daerah tertentu.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan pemerintah telah menyiapkan data anak tidak sekolah secara terperinci melalui aplikasi Satu Data Jabar (Sada Jabar) yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Data tersebut diharapkan membantu pemerintah memetakan persoalan dan memantau perkembangan penanganan ATS di setiap wilayah.

Orangtua Diminta Melaporkan Sekolah yang Memungut Biaya

Herman menegaskan, penanganan anak tidak sekolah tidak boleh menambah beban keuangan orangtua.

Menurut dia, pembiayaan telah didukung dana pemerintah, termasuk melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Untuk pembiayaan, kita back up semuanya dari dana BOS. Jangan membebani orangtua. Jika masih ada kepala sekolah atau pengelola pendidikan yang membebani warga untuk mengatasi anak tidak sekolah, laporkan ke saya," ujar Herman.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya memastikan keterbatasan biaya tidak menjadi penghalang anak untuk kembali mengakses pendidikan.

Meski demikian, penanganan ATS tidak cukup hanya mengandalkan dukungan pembiayaan. Pemerintah juga perlu mengidentifikasi penyebab anak tidak bersekolah, termasuk persoalan akses, kondisi keluarga, dan keberlanjutan pendidikan.

Pemprov Jabar Siapkan Evaluasi Daerah yang Penanganan ATS-nya Mandek

Pemprov Jawa Barat juga berencana membuka dashboard pemantauan agar perkembangan penanganan ATS di setiap daerah dapat diawasi. Evaluasi kinerja akan dilakukan apabila jumlah anak tidak sekolah di suatu wilayah tidak menunjukkan kemajuan.

"Semua dashboard sistem pemantauan akan saya buka agar semua bisa memonitor progress di masing-masing daerah. Kalau ada daerah yang angka ATS-nya mandek, kami akan evaluasi langsung kinerja Kepala Dinas Pendidikan," kata Herman.

Dengan jumlah ATS yang masih mencapai 508.615 anak, tantangan berikutnya adalah memastikan penurunan angka tersebut diikuti langkah nyata untuk mengembalikan anak ke pendidikan.

Akurasi data, koordinasi lintas lembaga, dukungan pembiayaan, dan evaluasi berkala menjadi bagian penting agar semakin banyak anak di Jawa Barat memperoleh kesempatan belajar. ***