POJOKSATU.id - Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan penguatan kajian kepesantrenan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
Salah satu langkah yang akan didorong pada 2027 adalah memfasilitasi pembentukan Program Studi (Prodi) Manajemen Pesantren.
Rencana tersebut berjalan beriringan dengan perluasan Pusat Studi atau Pusat Kajian Pesantren di lingkungan kampus Islam negeri.
Saat ini, tercatat sudah ada 15 PTKIN yang memiliki pusat kajian kepesantrenan. Jumlah tersebut terdiri atas 14 Universitas Islam Negeri (UIN) dan satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
Direktur Jenderal Pesantren, Basnang Said, menilai keberadaan pusat kajian tersebut sangat strategis untuk memperkuat tradisi penelitian sekaligus menggali potensi pesantren yang selama ini belum banyak dikaji secara akademik.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menjembatani kekayaan pengalaman pesantren dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan perumusan kebijakan.
“Keberadaan pusat kajian ini sangat penting untuk memperkuat tradisi riset dan pengembangan keilmuan pesantren.
Kita membutuhkan kajian yang lebih mendalam untuk menggali potensi, memetakan tantangan, serta melihat kontribusi pesantren bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” ujar Basnang di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
15 PTKIN Sudah Memiliki Pusat Kajian Pesantren
Lima belas perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang telah memiliki pusat studi atau kajian kepesantrenan tersebut adalah:
UIN Sunan Kudus.
UIN Kediri.
UIN Sunan Ampel Surabaya.
UIN Mataram.
UIN Raden Mas Said Surakarta.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
UIN Walisongo Semarang.
UIN Raden Intan Lampung.
UIN Madura.
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
UIN Jurai Siwo Lampung.
UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq (KHAS) Jember.
IAIN Langsa.
Masing-masing perguruan tinggi mengembangkan pusat kajian dengan nomenklatur dan fokus penelitian sesuai karakter akademiknya.
Misalnya, UIN Raden Mas Said Surakarta memiliki Pusat Pengkajian Pesantren dan Masyarakat Islam Nusantara yang mengembangkan kajian kepesantrenan melalui laman islamsantun.org.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga memiliki Pusat Kajian Pesantren Martin van Bruinessen yang pendiriannya ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor 190 Tahun 2026.
Sementara itu, UIN Walisongo Semarang mengembangkan kajian kepesantrenan melalui Pusat Pengembangan Pesantren dan Turats (P3T).
Adapun di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pusat kajian kepesantrenan tersebut bernama Pusat Kajian SANTRI atau Sentra Analisis dan Riset Pesantren Indonesia.
Pusat Kajian SANTRI diluncurkan dalam Halaqah Penguatan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren yang berlangsung di Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kampus II pada Jumat (21/11/2025).
Kehadirannya menjadi wadah penelitian, laboratorium pemikiran, dan pusat kajian strategis untuk menggali potensi pesantren serta berbagai persoalan masyarakat.
Keberadaan pusat kajian ini juga didukung keterlibatan lebih dari 20 dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang merupakan pimpinan pondok pesantren.
Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat hubungan antara dunia akademik dan praktik pengelolaan pesantren, sekaligus menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan Islam.
Kemenag Siapkan Prodi Manajemen Pesantren pada 2027
Basnang menjelaskan, perluasan pusat kajian pesantren menjadi salah satu agenda strategis Direktorat Jenderal Pesantren pada 2027.
Selain mendorong pembentukan pusat kajian di setiap PTKIN, Kemenag juga akan memfasilitasi pembentukan Prodi Manajemen Pesantren.
Langkah ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas akademik sekaligus mendorong pengelolaan pesantren yang lebih profesional.
“Pada 2027, salah satu agenda strategis kami adalah memfasilitasi pembentukan Program Studi Manajemen Pesantren serta memperkuat riset dan kajian potensi pesantren melalui pembentukan Pusat Kajian Pesantren di setiap PTKIN,” jelasnya.
Menurut Basnang, potensi pesantren tidak terbatas pada bidang pendidikan dan dakwah. Pesantren juga memiliki kontribusi dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Berbagai potensi tersebut perlu digali dan didokumentasikan melalui penelitian agar dapat dikembangkan menjadi pengetahuan serta rujukan dalam penyusunan program pengembangan pesantren.
Karena itu, pusat kajian diharapkan tidak hanya menjadi lembaga akademik di lingkungan kampus, tetapi juga mampu menghasilkan penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, dan rekomendasi kebijakan.
Hasil kajian tersebut nantinya dapat dimanfaatkan perguruan tinggi, pemerintah, maupun pesantren dalam merespons kebutuhan dan tantangan pengembangan pesantren.
“Pesantren memiliki kekayaan pengalaman dan praktik baik yang perlu didokumentasikan serta dikembangkan melalui penelitian.
Kita ingin kebijakan pengembangan pesantren ke depan semakin kuat karena didukung data dan kajian akademik,” pungkas Basnang.
Di tengah perubahan zaman, pesantren memiliki kekayaan tradisi, pengalaman, dan praktik pendidikan yang menarik untuk terus diteliti.
Kini, ruang akademik di perguruan tinggi diharapkan semakin terbuka untuk menggali warisan keilmuan tersebut sekaligus membaca kebutuhan pesantren di masa mendatang. ***






