Kota Bandung, POJOKSATU.id - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan Kementerian Perdagangan khususnya Direktorat Pemberdayaan Konsumen meminta Pemkot Bandung untuk bekerja sama dalam pengawasan perlindungan konsumen untuk usaha depot air minum isi ulang.
Pasalnya, dari sekitar 800 pelaku depot air minum isi ulang di Kota Bandung, ternyata yang baru berizin ada 5.
"Depot air minum isi ulang ini adalah hal yang baik, karena memberikan akses air bersih kepada masyarakat. Namun pertanyaannya, apakah airnya sudah bersih? Ini yang harus kita teliti bersama. Maka, kita akan kelola agar semuanya berizin," jelasnya disela penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Yayasan Plan International Indonesia, di hotel Grandia, Kamis (5/11/2026).
Pengawasan itu bertujuan memastikan sumber air isi ulang tersebut dipastikan benar-benar bersih. Karena berdasarkan hasil survei Kementerian Perdagangan, di Kota Bandung, 80% sumber airnya sudah tercemar bakteri e-coli.
"Oleh karena itu, hal ini akan kita jaga," tegasnya.
Lantas hubungannya dengan stunting, kata Farhan, air bersih menjamin turunnya angka stunting, sedangkan air kotor meningkatkan angka stunting.
Oleh karena ini, Pemkot Bandung menggandeng yayasan Plan Internasional Indonesia merupakan NGO internasional, untuk menangangi masalah-masalah tersebut.
Yayasan ini kata Farhan sangat berpengalaman dalam membantu pemerintah mengatasi berbagai masalah sosial, termasuk di negara-negara Asia Tenggara.
"Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung ingin berkomitmen untuk bersama-sama membangun platform dengan fokus utama pada penanganan stunting, karena kita sedang mengejar target zero new stunting," ujarnya.
Prevalensi stunting di Kota Bandung, sendiri masih 22% atau masih sangat tinggi. Kemudian TBC sekitar 18.000 kasus,
"Ini berhubungan erat sekali. Hal-hal yang mempengaruhi hal itu di antaranya ialah sanitasi lingkungan yang masih belum baik, kemudian masalah pemerataan ketersediaan gizi. Nah ini salah satu upaya kita untuk menangani ketimpangan sosial yang memang lumayan besar di Kota Bandung," paparnya seraya mengatakan angka stunting tiap tahun di kota Bandung belum stabil menurun masih naik-turun.
"Inilah yang harus kita tangani bersama agar ada konsistensi penurunan secara terus-menerus. Sempat turun, naik lagi, turun lagi, lalu naik lagi, hal tersebut tidak boleh terjadi. Artinya, ada inkonsistensi dalam kebijakan," tambahnya.
Sementara itu Program Quality, Development, and Partnership Director, yayasan Plan Internasional Indonesia, Muchammad Chaerul Umam menyampaikan bahwa selama ini, pihaknya lebih banyak bekerja terkait isu stunting dan hak anak di wilayah yang cukup jauh dari Kota Bandung, terutama di NTT.
"Hal ini baru untuk bekerja sama langsung dengan pemerintah kota, dan kami sangat senang dapat memulainya di Kota Bandung. Untuk tahun ini kami mulai dengan stunting. Harapannya ke depan, kerja sama ini dapat menjajaki isu-isu lainnya, seperti kesehatan yang lebih luas, pendidikan, pemberdayaan, dan keamanan," ujarnya.
Teknisnya kata Umam, penanganan stunting cukup beragam, bukan sekadar masalah kesehatan saja, melainkan memiliki komponen penanganan stunting lainnya.
"Kita fokus pada wash (sanitasi di rumah tangga), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta pengasuhan. Kita tahu PMT itu hanya makanan sekali atau dua kali, tetapi bagaimana orang tua juga bisa memastikan hak nutrisi anaknya terpenuhi dengan baik," ucapnya.
Lanjutnya cukup penting juga adalah konvergensi, dimana kerja sama lintas sektor dan lintas OPD menjadi kunci utama.
"Karena selama ini isunya bukan karena kesadaran masyarakat yang kurang, melainkan bagaimana pembiayaan untuk intervensi stunting yang belum dilakukan secara tepat sasaran," tuturnya.
Ditambahkan Farhan personil yang akan turun ke masyarakat untuk kerjasama ini adalah pemberdayaan dari kader Posyandu.
"Dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kader di tingkat kelurahan dan kecamatan. Para kader tersebut akan turun langsung ke masing-masing wilayah untuk membantu pengaplikasian program beserta strategi dan teknologi yang dimiliki, termasuk membantu penyaluran bantuan bagi penerima manfaat. Jadi kolaborasi ini bukan lagi sekadar Penta Helix, melainkan sudah menjadi "Loba Helix" karena melibatkan banyak pihak," tegasnya.
