Kabupaten Bandung, POJOKSATU.id - Untuk menunjang kesejahteraan pekerja, Pemkab Bandung membuka peluang kerja sama pengadaan rumah subsidi dan pembangunan rumah susun bagi karyawan yang belum memiliki tempat tinggal, termasuk di kawasan Banjaran dan Pameungpeuk.
Menurut Bupati Bandung Dadang Supriatna pengadaan rumah subsidi dan rumah susun bagi karyawan tersebut merupakan hak karyawan yang memang harus mempunyai tempat tinggal.
"Tentunya pemerintah melalui programnya Pak Presiden, tiga juta rumah, ini kita harus bisa nangkap. Dan saya siap untuk melakukan, memfasilitasi dalam rangka ketersediaan rumah,” ujar Dadang usai
menerima audiensi pengurus dan jajaran Forum Human Resources Development (HRD) Kabupaten Bandung di Kantor Bupati, Soreang.
Selain itu kegiatan audiensi dan silaturahmi tersebut menjadi langkah awal konsolidasi kepengurusan baru Forum HRD, sekaligus memperkuat kerja sama pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta penyerapan tenaga kerja lokal.
KDS sapaan akrabnya berharap Forum HRD dapat membantu menjaga stabilitas Kabupaten Bandung, mendukung pemulihan perusahaan yang tertekan, serta menjaga kelangsungan investasi.
“Dengan hadirnya Forum HRD, insyaallah Forum HRD bisa membantu untuk memulihkan kembali perusahaan-perusahaan yang tentunya hampir sempat terpuruk, bisa bangkit kembali, sehingga investasi bisa berlanjut dan berkembang,” ucapnya.
Kabupaten Bandung menargetkan penciptaan lapangan kerja dan wirausaha minimal 10.000 orang setiap tahun.
KDS menyebut HRD dapat bekerja sama langsung dengan pemerintah daerah dalam mempersiapkan tenaga kerja secara lebih terukur. Ia juga berharap penyerapan tenaga kerja memprioritaskan warga Kabupaten Bandung.
"Saya berharap tenaga kerja ini dengan memasukkan tenaga kerja lokal, baik yang khusus atau asli orang Kabupaten Bandung," ujarnya.
Lebih lanjut, KDS membuka kesempatan Forum HRD untuk memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Bandung sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan.
Fasilitas pelatihan yang tersedia mencakup bidang otomotif, bahasa, komputer, digitalisasi, dan bengkel.
“Kalau seandainya Forum HRD mau menggunakan BLK, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing, tinggal komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Nanti bisa rekrut, bisa latih dulu,” ujar KDS.
Ia meminta Forum HRD menyampaikan kebutuhan tenaga kerja, jenis keterampilan, serta kebutuhan alat pelatihan kepada Dinas Ketenagakerjaan agar pemerintah dapat menyiapkan fasilitas yang sesuai.
“Boleh, silakan. Nanti akan saya siapkan untuk alat-alatnya sehingga nanti pas masuk kepada perusahaan itu sudah siap pakai,” tegas KDS.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Forum HRD, Aheng Herwinto menyampaikan bahwa kepengurusan baru ini memiliki dua agenda utama, yaitu konsolidasi internal organisasi dan penguatan peran sebagai mitra Dinas Ketenagakerjaan.
“Intinya dua poin, pertama konsolidasi dulu di internal, yang keduanya, supaya organisasi ini ke depan lebih eksis lagi di Kabupaten Bandung, lebih baik lagi dari yang sebelumnya,” ujarnya.
Forum HRD juga berkomitmen mendukung terciptanya iklim investasi dan iklim berusaha yang lebih kondusif di Kabupaten Bandung.
