POJOKSATU.id — Bullying dan pelecehan di tempat kerja masih menjadi persoalan serius yang kerap dialami pekerja di berbagai sektor.

Sayangnya, tidak sedikit korban memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan atau mendapat tekanan lanjutan.

Padahal, setiap pekerja memiliki hak atas lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bermartabat.

Baca Juga: Riset Pasar Sederhana yang Bisa Dilakukan Pelaku UMKM Tanpa Biaya Besar

Bullying di tempat kerja umumnya muncul dalam bentuk penghinaan, perendahan, pengucilan, hingga pemberian beban kerja yang tidak wajar.

Sementara itu, pelecehan dapat berupa ucapan, gestur, atau perlakuan bernuansa seksual, diskriminatif, maupun merendahkan martabat seseorang.

Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi merusak kesehatan mental, menurunkan produktivitas, bahkan memicu konflik berkepanjangan.

Baca Juga: Internet Telkomsel Tumbang Serentak! Pengguna Heboh dari Jawa hingga Papua

Langkah pertama yang perlu dilakukan korban adalah mengenali dan mengakui bahwa perlakuan tersebut tidak wajar.

Rasa tidak nyaman, tertekan, atau takut saat bekerja merupakan sinyal penting yang tidak boleh diabaikan.

Kesadaran ini menjadi dasar untuk mengambil tindakan selanjutnya.

Baca Juga: Daya Tampung SNPMB 2025–2026 Dibongkar! Ini Peluang Lolos SNBP, SNBT, dan Jalur Mandiri

Setelah itu, korban disarankan mencatat setiap kejadian secara rinci.

Dokumentasi dapat berupa catatan tanggal, waktu, lokasi, bentuk perlakuan, serta pihak yang terlibat atau menjadi saksi.

Bukti pendukung seperti pesan singkat, email, atau rekaman komunikasi juga perlu disimpan dengan baik sebagai pegangan apabila diperlukan di kemudian hari.

Baca Juga: Kuliah Gratis ke Brunei Darussalam, Ini 5 Universitas dan Beasiswa BDGS 2026

Apabila situasi memungkinkan dan dirasa aman, korban dapat menyampaikan keberatan secara tegas kepada pelaku.

Penyampaian ini sebaiknya dilakukan secara profesional, dengan menegaskan bahwa perilaku tersebut tidak pantas dan harus dihentikan.

Namun, jika kondisi tidak aman atau berpotensi memicu tekanan lebih besar, langkah ini tidak wajib dilakukan.

Baca Juga: LOWONGAN KERJA ATR/BPN 2026! Direktorat PSKP Buka Rekrutmen Tenaga Pendukung Non-ASN

Tahap berikutnya adalah melapor melalui jalur resmi di lingkungan kerja, seperti atasan langsung, bagian sumber daya manusia (HRD), atau unit pengaduan internal.

Saat melapor, korban dianjurkan menyampaikan kronologi secara objektif dan menyerahkan bukti yang dimiliki.

Perusahaan pada dasarnya berkewajiban menjaga kerahasiaan serta melindungi pelapor dari tindakan balasan.

Baca Juga: Mengenal Syirkah dalam Perbankan Syariah: Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, hingga Jenis-Jenisnya

Dukungan juga menjadi faktor penting.

Korban sebaiknya tidak memendam masalah sendirian, melainkan berbagi cerita dengan rekan tepercaya, keluarga, atau tenaga profesional seperti konselor.

Lingkungan pendukung dapat membantu korban menjaga kesehatan mental sekaligus memperkuat kepercayaan diri dalam menghadapi situasi sulit.

Baca Juga: Pencarian Hari Keenam Pecah! Akhirnya 6 Jenazah Korban ATR Ditemukan di Jurang Bulusaraung

Jika perusahaan tidak menindaklanjuti laporan secara serius, korban dapat mempertimbangkan langkah lanjutan di luar kantor, seperti berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum, melapor ke dinas ketenagakerjaan, atau lembaga perlindungan hak asasi manusia sesuai konteks kasusnya.

Pada akhirnya, setiap pekerja berhak berada di lingkungan kerja yang menghargai martabat manusia.

Baca Juga: Fakta Kacamata Hitam Presiden Prancis Macron di Davos: Sakit Mata Berujung Drama Global

Menghadapi bullying dan pelecehan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk melindungi diri dan memperjuangkan hak yang seharusnya didapatkan.***