POJOKSATU.id - Polemik penghentian operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang kembali memanas.
Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Serpong (FPS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan, Kamis (18/12/2025).
Mereka menuntut agar TPA Cipeucang kembali dioperasikan dengan sistem pengelolaan yang lebih baik dan ramah lingkungan.
Baca Juga: Opsi Token Listrik Rp20 Ribu Hilang di Sejumlah E-Wallet, Ini Alasan di Baliknya
Aksi tersebut dipicu oleh kondisi darurat sampah di sejumlah ruas jalan protokol dan kawasan permukiman.
Sejak aktivitas pembuangan ke TPA dihentikan, tumpukan sampah dilaporkan semakin mengkhawatirkan dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.
Menanggapi tuntutan warga, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menegaskan tidak berpangku tangan.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tangsel, Tb Asep Nurdin, menyampaikan bahwa pemerintah terus bekerja di lapangan untuk menangani persoalan tersebut.
“Pemkot Tangsel tidak diam. Koordinasi lintas perangkat daerah terus kami lakukan. Fokus kami saat ini adalah menghadirkan solusi nyata.
Baik melalui percepatan penataan lahan di Cipeucang maupun optimalisasi pengangkutan sampah yang sempat tertunda,” ujar Tb Asep Nurdin di Serpong, Jumat (19/12/2025), dikutip pojoksatu.id dari tangerangselatankota.id
Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
“Kami memahami keresahan warga, baik yang tinggal di sekitar TPA maupun masyarakat yang terdampak tumpukan sampah.
Target kami satu, solusi menyeluruh yang menjaga kebersihan kota dan tetap memperhatikan kenyamanan warga,” tegasnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Wiraswasta Indonesia, Anisa Widyanti, menilai polemik TPA Cipeucang sebagai ujian keadilan sosial di wilayah perkotaan.
Menurutnya, penutupan TPA tanpa masa transisi membuat beban lingkungan berpindah ke wilayah lain.
Baca Juga: HPCI Bandung Chapter Gelar Musda ke-6, Tetapkan Ketua Periode 2025–2028
“Secara sosiologis, kota adalah satu sistem yang saling bergantung. Ketika satu fungsi terganggu, dampaknya dirasakan bersama.
Di sinilah peran Pemkot sebagai mediator menjadi sangat penting dengan mengedepankan nilai gotong royong dan tepo seliro,” jelas Anisa.
Ia juga mendorong Pemkot Tangsel untuk segera beralih dari sistem open dumping ke teknologi pengolahan sampah modern yang lebih ramah lingkungan.
Baca Juga: Indonesia Peringkat Dua SEA Games, Tapi Unggahan Erick Thohir Justru Tuai Banyak Kritik Warganet
sekaligus memperkuat pengelolaan sampah dari tingkat kelurahan. Selain itu, komunikasi publik yang terbuka dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak misinformasi.
“Sinkronisasi kerja teknis pemerintah dan pemahaman sosial masyarakat menjadi kunci. Jika dialog terus dibangun, krisis ini bisa segera teratasi,” pungkasnya.***