Tak Lagi Dianaktirikan, Pemerintah Siapkan Kebijakan Afirmatif Agar PPPK Paruh Waktu Ikut Merasakan Kesejahteraan
Kebijakan afirmatif bertujuan agar PPPK paruh waktu juga merasakan kesejahteraan seperti ASN lainnya.
Topik
9 artikel
Kebijakan afirmatif bertujuan agar PPPK paruh waktu juga merasakan kesejahteraan seperti ASN lainnya.
Revisi UU ASN 2026 jadi penentu masa depan PPPK, dari status kerja, kontrak hingga kesejahteraan dan penghapusan paruh waktu.
PPPK paruh waktu Jember terima gaji Rp1–Rp1,6 juta dan dipotong BPJS. DPRD soroti kesejahteraan di bawah UMK.
DPRD Jember desak gaji PPPK paruh waktu disesuaikan UMR karena dinilai jauh dari standar layak hidup.
Meski berstatus ASN, PPPK masih meminta pemerintah memberi prioritas kebijakan dan kepastian karier.
PPPK paruh waktu mulai menghadapi ironi kesejahteraan. Sudah berstatus ASN, namun penghasilan di sejumlah daerah justru di bawah honorer.
Revisi UU ASN 2025 masih tertunda, peluang PPPK menjadi PNS belum jelas meski masuk Prolegnas harapan PPPK masih menggantung.
Pemerintah pastikan proses pengangkatan PPPK untuk tenaga honorer rampung sebelum 31 Desember 2025 sebagai bagian reformasi birokrasi.
UU ASN 2023 mengatur tentang pemecatan PNS dan rekrutmen ASN tiga kali dalam satu tahun. UU ini juga mengatur kesejahteraan PPPK.