SUMUT, POJOKSATU.id - Hampir setahun setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir 2025, sebagian petani masih kesulitan memulihkan lahan pertanian yang rusak.
Kondisi ini membuat perempuan petani kehilangan sumber pangan sekaligus pendapatan keluarga.
Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu (PERMAMPU) menyoroti lambatnya pemulihan lahan pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Melalui momentum Hari Pangan Internasional pada 16 Oktober 2026, organisasi tersebut mendesak pemerintah pusat dan daerah mempercepat pemulihan lahan, jaringan irigasi, serta sumber air yang terdampak bencana ekologis.
Dampak kerusakan masih dirasakan masyarakat, mulai dari sawah yang tertimbun lumpur, tanaman pangan yang rusak, ternak yang hilang, hingga terputusnya akses pasar dan distribusi pangan.
Akibatnya, keluarga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pertanian kini harus mengeluarkan uang untuk membeli bahan makanan.
Evi Tasma, 46, warga Desa Tumpok Beurandang, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, mengatakan sawah di wilayahnya masih tertimbun lumpur tebal.
Proses pengerukan yang belum tuntas juga membuat lahan terbengkalai dan memicu perkembangbiakan tikus.
“Akibatnya, kami yang biasanya memproduksi padi, sekarang terpaksa harus membeli beras untuk makan sehari-hari,” kata Evi.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kerusakan lahan pertanian tidak hanya berdampak pada produksi pangan, tetapi juga mengurangi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.
PERMAMPU menilai pemulihan yang berjalan lambat dipengaruhi sejumlah kendala, antara lain birokrasi daerah, besarnya skala kerusakan, dan persoalan teknis di lapangan.
Karena itu, pemulihan pascabencana perlu dilakukan secara lebih terarah dengan memastikan petani, khususnya perempuan dan kelompok marginal, terlibat dalam pengambilan keputusan.
Perempuan petani mulai bangun kembali ketahanan pangan
Di tengah keterbatasan, perempuan petani juga berupaya memulihkan sumber pangan melalui praktik pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Di Batu Busuak, Padang, Ibu Imang memanfaatkan limbah sayuran untuk membuat pupuk organik sebagai alternatif di tengah mahalnya harga pupuk kimia dan kondisi tanah yang semakin keras.
“Pembuatan pupuk organik dari limbah sayur ini adalah solusi murah yang bisa langsung kami praktikkan di dapur masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, di Desa Aloban Bair, Kabupaten Tapanuli Tengah, Ibu Poibe Hutagalung bersama kelompoknya mulai merasakan hasil dari upaya menanam sayuran di lahan kritis.
Tanaman yang tumbuh dapat dipanen untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga maupun dijual ke pasar.
Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa perempuan petani memiliki peran penting dalam membangun kembali ketahanan pangan komunitas.
Mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga berkontribusi melalui pengetahuan lokal dan praktik pertanian berkelanjutan.
Tiga tuntutan pemulihan pangan pascabencana
Dalam pernyataannya pada 16 Oktober 2026, Konsorsium PERMAMPU menyampaikan tiga rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
Pertama, mempercepat pemulihan lahan pertanian, jaringan irigasi, dan akses terhadap sarana produksi pertanian.
Pemerintah juga didorong menjamin ketersediaan lahan produktif dalam proses relokasi dengan melibatkan perempuan petani dan kelompok marginal.
Kedua, meningkatkan kapasitas serta memastikan partisipasi bermakna perempuan petani dalam pemulihan pascabencana.
Perempuan juga perlu memiliki kendali atas sumber daya pertanian agar dapat mengembangkan praktik produksi pangan yang berkelanjutan.
Ketiga, menghentikan praktik perusakan hutan dan sungai serta memperbaiki tata kelola lingkungan secara sistematis untuk mengurangi risiko terulangnya bencana ekologis.
PERMAMPU menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus melampaui perbaikan infrastruktur.
Upaya tersebut perlu memastikan masyarakat kembali memiliki akses terhadap lahan produktif, sumber penghidupan, dan pangan yang cukup.
Bagi perempuan petani yang selama ini menopang kebutuhan keluarga, pemulihan lahan menjadi bagian penting dari upaya membangun kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat Sumatera.
