POJOKSATU.id - WALHI Sumut Bongkar Jaringan Pemilik Tambang Martabe, Soroti Dampaknya pada Banjir Tapanuli
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara kembali mengungkap simpul penting di balik operasi Tambang Emas Martabe (PT Agincourt Resources).
Yang diposting oleh akun instagram @folkyogya
Yang dalam beberapa tahun terakhir dituding sebagai salah satu faktor pemicu banjir di wilayah Tapanuli.
Baca Juga: Tambahan TPG 100 Persen Jadi ‘Bonus Besar’ Jelang Tahun Baru bagi Guru Non-Tukin
Investigasi organisasi lingkungan tersebut menyoroti struktur kepemilikan tambang, yang terhubung dengan jaringan bisnis besar nasional maupun internasional.
Dari data yang dipaparkan WALHI, mayoritas saham Agincourt dikuasai Grup Astra melalui United Tractors dan Pamapersada, dengan total kepemilikan mencapai sekitar 95 persen.
Di balik pengendali domestik itu, terdapat pula jejaring modal raksasa yang berafiliasi dengan Jardine Matheson konglomerasi global yang berada di puncak piramida bisnis Astra.
Baca Juga: Tambang Emas Ilegal di Pulau Sebayur Terungkap, DPRD Manggarai Barat Terkejut dan Geram
Temuan ini menegaskan bahwa tambang Martabe bukan sekadar proyek industri di daerah, melainkan bagian dari struktur bisnis transnasional yang kuat.
Di tengah kompleksitas kepemilikan itulah, WALHI mempertanyakan seberapa besar tanggung jawab korporasi terhadap kerusakan lingkungan yang kini menghantui masyarakat Tapanuli.
MENGUJI DAMPAK DI EKOSISTEM BATANG TORU
Tambang Martabe berdiri di kawasan Batang Toru, salah satu bentang hutan tropis paling strategis yang tersisa di Sumatera Utara.
Ekosistem ini berada di tiga kabupaten Tapanuli Utara (66,7 persen), Tapanuli Selatan (22,6 persen), dan Tapanuli Tengah (10,7 persen).
Sebagai bagian dari jalur pegunungan Bukit Barisan, Batang Toru bukan hanya rumah bagi keanekaragaman hayati, tetapi juga penyangga alamiah yang menjaga kestabilan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Hutan ini memegang fungsi vital mengatur pasokan air, menahan erosi, serta mencegah banjir bandang yang kerap mengancam permukiman hilir.
Karena itu, setiap gangguan pada kawasan Batang Toru diyakini membawa efek berantai yang langsung dirasakan warga.
WALHI menilai aktivitas pertambangan di bentang alam sensitif ini terlalu berisiko, terutama ketika tutupan hutan semakin berkurang.
KONTRIBUSI YANG DINILAI TAK SEPADAN
Meski menghasilkan emas bernilai tinggi, kehadiran tambang Martabe dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah operasional tambang.
Masih berada pada angka sekitar 6,92 persen per Maret 2024 indikator yang menjadi sorotan WALHI.
Organisasi lingkungan tersebut menilai bahwa manfaat finansial dari tambang sebagian besar justru mengalir keluar daerah.
Baca Juga: Tambahan TPG 100 Persen Jadi ‘Bonus Besar’ Jelang Tahun Baru bagi Guru Non-Tukin
Kontribusi perusahaan ke pendapatan kabupaten disebut hanya berada di sekitar lima persen dari total nilai ekonominya.
WALHI menegaskan, kondisi itu menjadi bukti bahwa industri ekstraktif sering meninggalkan jejak problematik.
keuntungan menumpuk pada korporasi, sementara beban sosial dan ekologis ditanggung masyarakat
Baca Juga: Jangan Panik! TPG TW 4 yang Baru Cair 2 Bulan Masih Akan Disusulkan
PEMANGKASAN HUTAN 300 HEKTARE
Dalam catatan WALHI, sejak 2015 hingga 2024, tutupan hutan di area DAS Batang Toru berkurang sekitar 300 hektare.
Penurunan ini dianggap berdampak langsung pada hilangnya daerah resapan air, yang pada akhirnya meningkatkan risiko banjir.
Di sisi lain, kegiatan tambang yang memproses sekitar enam juta ton bijih emas per tahun disebut menciptakan tekanan tambahan terhadap bentang alam.
Baca Juga: Jangan Panik! TPG TW 4 yang Baru Cair 2 Bulan Masih Akan Disusulkan
WALHI meminta publik tidak hanya melihat bencana sebagai fenomena alam semata, melainkan memahami akar persoalan yang berkaitan dengan perubahan lanskap secara besar-besaran.
TEKANAN INTERNASIONAL
Upaya kritik terhadap operasi tambang Martabe tak hanya dilakukan di tingkat lokal. Tahun lalu, WALHI bersama Friends of the Earth (FoE).
Baca Juga: Jangan Panik! TPG TW 4 yang Baru Cair 2 Bulan Masih Akan Disusulkan
Menggalang dukungan internasional dan memperoleh 190 ribu tanda tangan petisi dari masyarakat dunia.
Menurut WALHI, suara global ini menjadi sinyal bahwa eksploitasi di Batang Toru bukan hanya persoalan regional, melainkan isu yang mendapat perhatian komunitas internasional.***
