POJOKSATU.ID - Pemerintahan Kota Bandung kembali tercoreng oleh skandal yang melibatkan pejabat kunci.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, bersama Ketua DPD Partai Nasdem yang juga anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga.
Resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik “minta proyek” ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Kasus memalukan ini memperlihatkan betapa rapuhnya integritas birokrasi Kota Bandung.
Baca Juga: Pastikan Anakmu Terdaftar, Panduan Cek dan Syarat PIP 2025 Terbaru, Trik untuk Gak Ketipu
Sekaligus menampar wajah pemerintahan di bawah Wali Kota Muhammad Farhan.
Dalam keterangan resminya, Farhan berupaya tampil tenang dengan mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung akan “menghormati proses hukum".
Seolah ingin menjaga citra institusi di tengah badai besar yang terjadi.
“Proses tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan secara independen,” ujarnya, dikutip dari Kompas, 10 Desember 2025.
Baca Juga: Banten Tembus Rekor, Skor Integritas 2025 Paling Tajam dalam 5 Tahun
Tanpa menyinggung bagaimana mungkin dua pejabat penting bisa terlibat dalam praktik busuk semacam itu.
Ironisnya, Farhan buru-buru menegaskan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu.
Pernyataan yang terdengar seperti pengalihan isu yang klise setiap kali ada pejabat tersangkut perkara korupsi.
Padahal, kejadian ini menunjukkan bahwa akar persoalan terjadi justru dalam lingkup pemerintahan yang ia pimpin.
Memunculkan pertanyaan besar mengenai kualitas pengawasan internal selama ini.
Kejaksaan Negeri Kota Bandung sebelumnya menjelaskan.
Bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah memeriksa 75 saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti.
Modus yang dilakukan kedua tersangka, menurut Kejari, adalah meminta proyek kepada SKPD serta mengatur penunjukan penyedia.
Sebuah tindakan yang jelas menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan.
Lebih memprihatinkan lagi, Kejari menyebut penyidikan masih terus berkembang dan membuka peluang adanya tersangka lain.
Dengan kata lain, kasus ini tampaknya bukan hanya praktik individu, tetapi berpotensi mengungkap jaringan korupsi yang lebih besar.
Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Bandung selama ini mungkin berjalan dengan standar integritas yang jauh dari ideal.
Baca Juga: Terra Drone Angkat Suara! Permintaan Maaf Dinilai Lambat Setelah 22 Karyawan Terpanggang
Sebaliknya, Farhan hanya mengimbau masyarakat agar “tidak berspekulasi” dan meminta semua pihak mengikuti informasi resmi.
Pernyataan yang terdengar seperti upaya meredam kegaduhan, bukan menunjukkan komitmen tegas untuk membersihkan birokrasi.
Ia memang menjanjikan penguatan reformasi dan pengawasan internal, namun publik tentu sulit percaya setelah kasus sebesar ini meledak di depan mata.
Fakta bahwa Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD dari partai besar terlibat justru menjadi bukti nyata bahwa kontrol pemerintahan lemah dan rentan disalahgunakan.
Situasi ini membuat publik meragukan kemampuan Pemkot Bandung dalam memastikan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Saat kota membutuhkan pemimpin yang tegas memberantas korupsi, Pemerintah Kota Bandung justru terlihat defensif.
Skandal ini tidak hanya mencoreng reputasi Bandung, tetapi juga membuka borok sistemik yang selama ini mungkin dibiarkan.***
