POJOKSATU.ID - Wacana penerapan sistem war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji memicu polemik di tengah masyarakat dan parlemen.
Menanggapi hal itu, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf akhirnya angkat bicara dan membuka kemungkinan untuk menghentikan wacana tersebut.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Irfan mengakui bahwa ide war ticket haji memang berasal darinya.
Namun, ia juga menegaskan siap bertanggung jawab jika gagasan tersebut dinilai belum tepat untuk diterapkan saat ini.
Baca Juga: Polri Luncurkan Layanan Pembuatan Laporan Polisi dan Laporan Kehilangan
“Kalau dianggap terlalu prematur, maka akan kita hentikan dulu,” ujarnya.
Menurut Irfan, saat ini pemerintah masih fokus pada penyelenggaraan ibadah haji yang sudah semakin dekat.
Oleh karena itu, pembahasan terkait inovasi sistem, termasuk war ticket, belum menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, wacana ini mendapat sorotan tajam dari DPR. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi ketimpangan sosial yang bisa muncul jika sistem tersebut diterapkan.
Baca Juga: Gawat! YouTube dan Roblox Terancam Disanksi Pemerintah, Komdigi Sebut Mereka Belum 'Nurut'
Ia menilai skema war ticket justru berpotensi menguntungkan kalangan tertentu yang memiliki akses teknologi dan kemampuan finansial lebih baik.
Hal ini dinilai bisa mengurangi prinsip keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Kritik serupa juga disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya. Ia menyoroti nasib calon jemaah yang telah menabung selama puluhan tahun namun bisa tersisih oleh sistem yang mengandalkan kecepatan dan akses digital.
“Ibadah haji bukan ajang adu cepat atau balapan klik,” ujarnya.
Atalia juga mengingatkan bahwa sistem penyelenggaraan haji telah diatur dalam undang-undang yang menitikberatkan pada mekanisme pendaftaran, bukan perebutan tiket secara langsung.
Meski demikian, pemerintah tetap memahami bahwa antrean panjang haji menjadi persoalan serius yang perlu solusi.
Namun, berbagai pihak sepakat bahwa solusi tersebut harus dipersiapkan secara matang agar tidak menimbulkan masalah baru.
Wacana war ticket haji ini pun menjadi perdebatan yang menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam merancang kebijakan yang menyangkut kepentingan luas masyarakat.***
