POJOKSATU.ID - Isu pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ramai diperbincangkan publik usai viral di media sosial.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara terkait kabar tersebut.

Purbaya mengaku sempat menolak rencana pengadaan motor listrik dalam jumlah besar tersebut pada tahun lalu.

Baca Juga: Dua Dirjen PU Mundur Usai Temuan Kerugian Negara Triliunan, Prabowo Disebut Sudah Kantongi Nama Pengganti

Menurutnya, saat itu pemerintah juga menahan pembelian barang lain yang dinilai tidak terlalu mendesak.

“Tahun lalu kita sempat menolak pembelian motor dan komputer dalam jumlah besar. Tapi untuk yang sekarang, saya belum tahu detailnya, nanti akan saya cek lagi,” ujar Purbaya, Selasa (7/4/2026).

Ia menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis seharusnya difokuskan pada kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan.

Baca Juga: Kasus Nenek Saudah Jadi Sorotan, DPR Sentil Pigai di Rapat Perdana dan Tanyakan Fungsi Kementerian HAM Sebenarnya

Menurutnya, pengadaan kendaraan operasional seharusnya bukan menjadi prioritas utama.

Purbaya juga menilai para mitra pelaksana program MBG seharusnya bisa mandiri, termasuk dalam hal penyediaan kendaraan operasional seperti motor listrik.

“Kalau mitranya sudah mendapat keuntungan, seharusnya bisa mencicil sendiri kebutuhan operasionalnya. Tapi ini tetap akan kami evaluasi lagi,” katanya.

Baca Juga: Terungkap! BNN Minta Vape Dilarang di Indonesia Setelah Temukan Kandungan Narkotika dan Obat Bius dalam Liquid

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait jumlah motor listrik yang menjadi polemik.

Ia menegaskan bahwa angka 70 ribu unit yang beredar di publik tidak benar.

Menurut Dadan, pengadaan motor listrik tersebut memang sudah masuk dalam anggaran tahun 2025, namun jumlahnya sekitar 21 ribu unit, bukan puluhan ribu seperti yang ramai dibicarakan.

“Total realisasi motor listrik mencapai 21.801 unit dari 25.000 unit yang direncanakan,” jelasnya.

Baca Juga: Konten AI Cinematic Transformation Ini Lagi Viral, Ubah Video Biasa Jadi Dramatis dalam Hitungan Detik

Ia menambahkan, hingga kini motor tersebut belum didistribusikan karena masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara.

Klarifikasi ini diharapkan dapat meredam polemik sekaligus memastikan transparansi penggunaan anggaran negara.***