POJOKSATU.ID, JAKARTA, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang tahun 2025-2026.

Terbaru, lembaga antirasuah memanggil Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi H Rahmatullah, untuk dimintai keterangan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Ahmad Luthfi dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (11/11/2026) dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan, Rabu siang (11/11/2026).

Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 27-28 Juli 2026 lalu, menyusul laporan masyarakat terkait dugaan praktik lancung di lingkup Pemkab Pemalang.

Dari hasil penyelidikan tertutup, penyidik mengendus adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris. Keduanya diduga memeras sejumlah perangkat daerah hingga pihak swasta dengan total uang terkumpul mencapai Rp1,98 miliar.

Mengejutkannya, sebagian dari uang haram tersebut diduga dialirkan untuk mengamankan atau mengurus perkara yang menjerat nama Anom di KPK. Dalam skenarionya, Gus Haris menyerahkan dana sebesar Rp1,2 miliar kepada Lilik Budi Suprianto.

Lilik diduga menawarkan jasa pengurusan perkara melalui putranya, Iptu Setya Budi Dias, yang merupakan anggota Brimob Polri yang tengah diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK.

Atas temuan tersebut, KPK resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Anom Widiyantoro, Gus Haris, Lilik Budi, serta Iptu Dias. Hingga kini, penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya tindak pidana korupsi lainnya, termasuk dugaan suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang***