POJOKSATU.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya percepatan penyaluran uang saku harian bagi korban bencana di sejumlah wilayah Sumatra.
Bantuan sebesar Rp15 ribu per hari itu, menurutnya, tidak seharusnya tertahan hanya karena persoalan kelengkapan data penerima.
Hal tersebut disampaikan Purbaya saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana DPR RI bersama Pemerintah, Sabtu (10/1).
Dalam rapat tersebut, Menkeu menekankan bahwa kecepatan penyaluran bantuan merupakan kunci utama dalam situasi darurat bencana.
Purbaya menilai, menunggu data penerima yang benar-benar sempurna justru berpotensi memperlambat bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa dalam kondisi krisis, kebijakan harus bersifat adaptif dan berpihak pada kebutuhan warga terdampak.
“Tidak perlu menunggu data yang sempurna. Data bisa menggunakan data yang dimiliki pemerintah daerah,” kata Purbaya, dikutip pojoksatu.id dari CNN Indonesia.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki pemahaman paling aktual terkait kondisi di lapangan, termasuk jumlah korban dan kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.
Oleh karena itu, data dari pemda dapat dijadikan dasar awal penyaluran bantuan, sembari tetap dilakukan penyempurnaan di tahap berikutnya.
Baca Juga: Aturan Main Berubah? Pendaftaran Belum Tutup, Kemenham Sudah Beri Peringatan bagi Peserta PPPK!
Selain soal data, Purbaya juga menyoroti mekanisme penggunaan anggaran.
Ia menilai penyaluran uang saku harian akan jauh lebih cepat jika memanfaatkan anggaran yang telah tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dibandingkan harus menunggu proses pencairan baru dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“Kalau dananya sudah ada di BNPB, sebaiknya langsung digunakan. Jangan sampai masyarakat harus menunggu terlalu lama,” ujarnya.
Menurut Purbaya, penumpukan anggaran akibat lambatnya realisasi justru bertentangan dengan tujuan utama penanganan bencana.
Ia mengingatkan bahwa setiap keterlambatan penyaluran bantuan berpotensi memperberat beban masyarakat yang tengah menghadapi situasi sulit.
Sebelumnya, Kementerian Sosial telah menyiapkan skema bantuan bagi korban bencana di sejumlah wilayah Sumatra.
Baca Juga: Guru Lulusan PPG Terbaru Wajib Cek NRG! Langkah Mudah Status NRG Secara Online!
Skema tersebut mencakup pemberian uang saku untuk kebutuhan konsumsi harian, serta dukungan pemulihan ekonomi bagi warga terdampak.
Namun, Menkeu menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus diarahkan pada percepatan, bukan sekadar prosedur administratif.
Menurutnya, negara harus hadir secara cepat dan konkret ketika bencana terjadi.
Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana tersebut menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR RI untuk menyelaraskan langkah dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.
Pemerintah berharap, dengan kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif, bantuan dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak.***
