POJOKSATU.id, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memperluas keterbukaan informasi mengenai pemanfaatan dana pajak yang dihimpun dari masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, warga perlu memperoleh penjelasan mengenai alokasi pajak, termasuk penggunaannya untuk pembangunan dan penyediaan berbagai layanan publik.
Pramono menuturkan, penggunaan uang pajak merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, Pemprov DKI berupaya memberikan informasi secara transparan mengenai program-program yang dibiayai dari penerimaan pajak.
"Saya bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang ada, maka kami wujudkan secara terbuka, transparan, digunakan untuk apa," kata Pramono.
Ia berpandangan, keterbukaan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui manfaat dari pajak yang telah mereka setorkan.
Dana itu, antara lain, dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta penyaluran bantuan sosial bagi warga.
Pramono juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, perkembangan ekonomi tidak akan memberikan arti yang optimal apabila kelompok masyarakat yang membutuhkan belum merasakan dampak positifnya.
"Karena saya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik tidak ada artinya kalau kemudian tidak berdampak pada masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
Dalam penjelasannya, Pramono menyinggung penggunaan anggaran untuk mendukung pelayanan kesehatan di Jakarta.
Ia menyampaikan bahwa terdapat 44 puskesmas tingkat kecamatan yang telah selesai dalam penyediaan layanan operasional selama 24 jam.
Kendati demikian, pemerintah daerah masih perlu membenahi beberapa puskesmas pembantu (pustu) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Perbaikan fasilitas tersebut menjadi salah satu pekerjaan yang akan dilanjutkan Pemprov DKI.
"Misalnya untuk puskesmas, sekarang ini 44 puskesmas sudah selesai. Tetapi pembantu puskesmas masih ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan," ungkapnya.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Kecamatan Taman Sari.
Pramono menyebutkan, terdapat dua puskesmas pembantu di wilayah tersebut yang masih membutuhkan perbaikan.
Pemprov DKI akan melaksanakan pembenahan secara bertahap dengan harapan fasilitas kesehatan yang tersedia dapat menunjang pelayanan masyarakat secara lebih optimal.
Tidak hanya untuk sektor kesehatan, pemerintah daerah juga berencana membuka informasi terkait penggunaan pajak dalam pembangunan sarana pendidikan.
Masyarakat nantinya dapat memperoleh pembaruan mengenai program pembangunan sekolah yang menggunakan anggaran pemerintah.
"Dengan demikian, masyarakat ataupun siapa pun yang membayar pajak, secara terbuka kami akan update, termasuk hal yang berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta," tutur Pramono.
Komitmen tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana dana pajak berkontribusi terhadap pembangunan di Ibu Kota.
Dengan informasi yang lebih terbuka, warga dapat mengetahui berbagai program yang dijalankan pemerintah sekaligus melihat pemanfaatan anggaran untuk memenuhi kebutuhan publik.***
