POJOKSATU.ID - Pembatasan fitur siaran langsung atau live streaming di TikTok menuai perhatian publik.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan kebijakan itu bukan instruksi pemerintah, melainkan keputusan internal TikTok usai menemukan banyak konten negatif saat demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.
“TikTok sendiri yang memutuskan, bukan pemerintah. Mereka menemukan banyak konten yang melanggar community guidelines,” kata Nezar di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (2/9/2025).
Meski pemerintah menghormati keputusan tersebut, Nezar mengakui ada kelompok yang ikut merasakan imbas langsung dari kebijakan TikTok, yakni pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Selama ini, fitur live menjadi salah satu senjata utama UMKM untuk menjangkau konsumen secara real-time.
“Kami memahami ada dampak terhadap UMKM dan masyarakat yang mengandalkan live report untuk aktivitasnya. Tapi TikTok masih punya fitur lain yang bisa dimanfaatkan untuk jualan,” ujarnya.
Baca Juga: TPG Triwulan II 2025 Belum Cair? Ini Penjelasan Resmi Kemendikdasmen untuk Guru Non ASN
Dilema Antara Moderasi Konten dan Ruang Ekonomi Digital
Keputusan TikTok membatasi live menimbulkan perdebatan: di satu sisi dianggap penting untuk mencegah penyebaran konten negatif selama situasi rawan, di sisi lain menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakan fitur itu untuk aktivitas ekonomi.
Sejumlah netizen juga mengeluhkan tidak bisa menyiarkan jalannya demonstrasi secara langsung.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pembatasan fitur digital berpotensi mengurangi akses publik terhadap informasi lapangan.
Hingga kini, pemerintah belum mengetahui kapan fitur live TikTok akan kembali normal.
Menurut Nezar, kebijakan tersebut sepenuhnya bergantung pada evaluasi internal perusahaan.
“Mereka sedang memantau konten yang muncul, apakah masih banyak yang melanggar atau sudah sesuai aturan komunitas,” jelasnya.
Baca Juga: Smart Desk Lamp, Lampu Pintar untuk Belajar, Apa Saja Fiturnya? Nyaman Menjaga Kesehatan Mata
Nezar menambahkan, pemerintah tetap mendorong kolaborasi dengan platform digital agar ruang maya tidak dipenuhi konten berbahaya, sekaligus tetap sehat untuk aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
“Kami berkomitmen menjaga ruang digital yang aman. Tapi tentu kita juga harus memastikan ruang digital tidak menutup peluang masyarakat, khususnya UMKM,” kata mantan pemimpin redaksi Jakarta Post itu. ***
