POJOKSATU.id- Polemik pendanaan iuran Board of Peace kembali memicu kehebohan publik setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa skema pembiayaannya kemungkinan besar akan melalui anggaran Kementerian Pertahanan.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026).
Purbaya menegaskan bahwa mekanisme pendanaan untuk iuran yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp17 triliun itu sudah memiliki jalur teknis yang selama ini digunakan pemerintah.
Baca Juga: ITS Kantongi Dana Riset Sawit Rp10 Miliar, Kembangkan Lima Teknologi Strategis Berkelanjutan
“Ya, nanti selalu lewat Kemenhan, kan? Pasti selalu lewat Kemenhan,” ujar Purbaya dikutip pojoksatu.id dari berisatu.com
Pernyataan ini langsung menyedot perhatian publik.
Sebab, anggaran Kemhan selama ini dikenal difokuskan untuk penguatan alat pertahanan negara, modernisasi alutsista, hingga peningkatan postur keamanan nasional.
Ketika anggaran jumbo untuk lembaga perdamaian internasional disebut akan dibebankan pada Kemhan, warganet dan berbagai pengamat mempertanyakan urgensinya.
Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait besaran maupun mekanisme pembayaran.
Diskusi lintas kementerian disebut masih berlangsung, termasuk evaluasi kebutuhan anggaran serta pertimbangan strategis keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.
Baca Juga: Hari ke-11 Pencarian Longsor KBB, Tim SAR Temukan Dua Kantong Jenazah
Sejumlah analis menilai, keputusan ini berpotensi memengaruhi postur anggaran pertahanan apabila dialokasikan tanpa perencanaan matang.
Namun pemerintah memastikan bahwa setiap keputusan akan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara serta prioritas pembangunan nasional.
Isu ini diperkirakan masih terus berkembang, mengingat besarnya dana yang dibahas serta sensitivitas kementerian yang menjadi sumber anggaran sementaranya.***
