POJOKSATU.id - Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, menanyakan kepada calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, mengenai pemindahan ibu kota selama debat pertama pemilihan umum 2024.
Anies Baswedan, yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, memberikan tanggapannya terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) jika terpilih sebagai Presiden.
Anies menyatakan dukungannya terhadap pembangunan IKN, asalkan dilakukan dengan perencanaan matang dan dasar yang kuat.
"Sesuatu yang direncanakan dengan baik memilki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan," kata Anies dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVI tahun 2023.
Baca Juga: Kunjungan Dirjen GTK dan Interaksi Bersama Guru di IKN untuk Pendidikan yang Lebih Baik
Menurutnya, proyek yang direncanakan dengan baik tidak memerlukan otot politik, karena dapat diimplementasikan dengan lancar.
Ganjar Pranowo menanyakan pendapat Anies mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, mengingat kondisi Jakarta yang terkena masalah seperti kemacetan, migrasi penduduk, dan polusi.
Anies menjawab bahwa masalah di Jakarta harus diselesaikan dengan membangun transportasi umum berbasis elektrik dan menambah taman untuk menciptakan kota yang nyaman dan aman bagi masyarakat.
Anies menyoroti bahwa masalah di Jakarta tidak bisa ditinggalkan begitu saja, melainkan harus diselesaikan.
Dia menekankan pentingnya menyelesaikan permasalahan lingkungan, lalu lintas, dan kepadatan penduduk di Jakarta untuk menciptakan kota yang sehat dan nyaman.
“Jadi jangan kita meniru pemerintah Belanda, mereka punya Kota Tua, ketika Kota Tua turun permukaan, pindah ke selatan bikin di sekitar Monas, ditinggalkan. Masalah tidak diselesaikan, kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan,” jelas Anies.
Terkait IKN, Anies mengatakan bahwa masih ada permasalahan yang lebih urgensi di Kalimantan, seperti pembangunan sekolah yang rusak.
“Yang merasakan dari uang itu siapa, rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparatur sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian,” kata Anies.
“Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan, termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan?,” tanya Ganjar.
Baca Juga: Kubu Anies-Cak Imin Ungkap Alasan Kritik Habis-habisan Pembangunan IKN, Jokowi Jangan Panas Yah
“Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap, sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang,” jawab Anies.
Menurutnya, fokus seharusnya pada kebutuhan rakyat, bukan hanya membangun tempat kerja untuk aparatur sipil negara.
Anies menegaskan bahwa IKN merupakan contoh produk hukum yang tidak melalui proses dialog publik yang lengkap.
Dia menilai dialog setelah menjadi undang-undang membuat siapa pun yang kritis dianggap oposisi, tanpa memberikan ruang kepada publik untuk berpartisipasi dalam pembahasan.
“Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada – nadanya seperti negara kekuasaan dimana penguasa menentukan hukum dan kemudian dari situ kita berdebat pro kontra,”
Baca Juga: Jawaban Lengkap Anies Tentang IKN yang Tetap Istiqomah di Jalan Ini, Jangan Kita Meniru Belanda
Ganjar kembali menanyakan apakah Anies menolak kelanjutan proyek IKN, dan Anies menjawab bahwa perlu ada ruang bagi publik untuk membahas peraturan sebelum ditetapkan.
Anies berpendapat bahwa kebutuhan rakyat harus diprioritaskan, seperti masalah pangan dan subsidi BBM, yang menurutnya jarang ditanyakan dibandingkan dengan IKN.
Anies juga mencatat bahwa pembangunan IKN masih berlangsung, dan banyak yang mempertanyakan kelanjutan proyek tersebut setelah masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir tahun depan.***
