POJOKSATU.ID - Nama Soeharto kembali jadi bahan perbincangan publik.

Dua dekade lebih setelah lengser, sosok Presiden kedua RI itu masih menimbulkan perdebatan panjang.

Apakah ia layak disebut pahlawan pembangunan, atau justru simbol masa kelam demokrasi Indonesia?

Perdebatan ini mencuat setelah Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil riset terbarunya pada awal November 2025.

Baca Juga: Sosok FN Pelaku Bom SMAN 72 Diungkap Sepupu, Ternyata Keluarga Broken Home dari Banyumas

Dari 1.213 responden yang disurvei menggunakan metode Computer Assisted Self Interviewing (CASI).

Sebanyak 80,7 persen menyatakan dukungannya agar Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional.

Alasan utama yang mendorong dukungan itu adalah keberhasilan program swasembada pangan 78 persen, pembangunan infrastruktur nasional 77,9 persen.

Dan stabilitas politik yang dinilai kuat di masa pemerintahannya.

Baca Juga: Lowongan Kerja Palsu Makin Canggih, Ini Tanda Tandanya Agar Tak Jadi Korban

Bagi sebagian masyarakat, era Soeharto masih identik dengan harga kebutuhan pokok yang stabil, biaya pendidikan yang terjangkau, serta rasa aman di tengah kehidupan sosial.

Namun di sisi lain, 15,7 persen responden menolak wacana tersebut. Kelompok ini beralasan.

Soeharto tidak layak menjadi pahlawan karena warisan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melekat pada akhir masa kekuasaannya.

Selain itu, pembatasan kebebasan berpendapat 82,7 persen dan pelanggaran hak asasi manusia 79,6 persen menjadi catatan hitam yang masih sulit dihapus dari ingatan publik.

Bagi generasi yang tumbuh di masa reformasi, Soeharto bukan hanya tokoh pembangunan.

Tapi juga pengingat tentang betapa rapuhnya demokrasi jika kekuasaan terlalu lama dipegang satu tangan.

Masa Orde Baru yang berlangsung lebih dari 30 tahun sering digambarkan sebagai periode stabilitas semu.

Di mana pembangunan ekonomi berjalan pesat namun kebebasan politik dikekang.

Baca Juga: Banjir Terjang Brebes, Saat Warga Harus Kuat di Tengah Derasnya Ujian

Di sisi lain, sebagian masyarakat, terutama generasi yang hidup di masa 1980–1990-an, masih menyimpan kenangan positif.

Bagi mereka, stabilitas itu menjadi tolak ukur keberhasilan yang sulit diulang pada era politik modern yang serba gaduh.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap Soeharto kini lebih bersifat emosional ketimbang ideologis.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan situasi politik yang sering memanas, kerinduan terhadap figur pemimpin kuat semakin menguat.

Baca Juga: Cara Membuat Akun MagangHub Kemnaker untuk Daftar Magang Nasional Batch 2

Namun, para pengamat mengingatkan agar romantisme masa lalu tidak menutupi catatan sejarah yang kelam.

Wacana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto seharusnya dipertimbangkan dengan matang.

Dalam konteks yang lebih luas, survei ini memperlihatkan bagaimana publik menilai ulang warisan kepemimpinan masa lalu.

Munculnya dukungan besar terhadap Soeharto juga bisa dibaca sebagai bentuk kritik halus terhadap kondisi politik dan ekonomi saat ini.

Ketika harga-harga naik, korupsi masih marak, dan kebijakan publik terasa tidak berpihak pada rakyat.

Nama Soeharto kembali muncul sebagai simbol “masa yang dianggap lebih baik”.

Namun, pertanyaannya, apakah stabilitas bisa dijadikan alasan untuk menutupi pelanggaran demokrasi?

Dalam konteks sejarah, banyak negara yang mengalami dilema serupa, antara menghormati pembangunan masa lalu.

Atau mengingatkan bahwa kemajuan tanpa kebebasan hanya menghasilkan kekuasaan yang rapuh.

Baca Juga: Surat Lamaran Magang Nasional Batch 2, Struktur, Tips, dan Contoh Siap Pakai

Soeharto memang meninggalkan jejak besar program transmigrasi, pembangunan jalan raya, waduk, hingga swasembada beras yang sempat menjadi kebanggaan nasional.

Tapi di sisi lain, ia juga meninggalkan trauma sosial, pembungkaman media, dan luka politik yang masih terasa hingga kini.

Bagi sebagian kalangan, wacana pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan ujian moral bangsa.

Apakah Indonesia siap memaafkan masa lalunya, atau justru sedang kehilangan arah dalam menilai arti “kepahlawanan” yang sejati?

Pada akhirnya, hasil survei KedaiKOPI tidak sekadar menampilkan angka dukungan, melainkan potret hati publik yang terbelah.

Di satu sisi, ada kerinduan terhadap pemimpin tegas dan pembangunan nyata.

Di sisi lain, ada kesadaran bahwa demokrasi dan kebebasan adalah harga mahal yang tak boleh ditukar dengan kenyamanan sesaat.***