POJOKSATU.id — Soeharto kembali menjadi perbincangan nasional setelah pemerintah resmi memberinya gelar Pahlawan Nasional. Keputusan ini memicu gelombang pro dan kontra publik.
Sebagian masyarakat menilai Soeharto layak dihormati karena jasanya membangun ekonomi. Namun, banyak yang menolak karena catatan kelam masa pemerintahannya.
#Perjalanan Awal: Dari Tentara Muda ke Pejuang Kemerdekaan
Soeharto memulai karier militernya di usia muda pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Ia dikenal sebagai sosok disiplin dan ambisius.
Setelah kemerdekaan, Soeharto bergabung dengan TNI dan aktif dalam perjuangan mempertahankan Yogyakarta dari serangan Belanda pada 1949.
Namanya semakin dikenal setelah memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949. Namun, sejarah mencatat peran besar Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam peristiwa itu.
Meniti Karier dan Menghadapi Konflik Internal Militer
Karier Soeharto terus menanjak di Divisi Diponegoro. Namun, pada 1959, ia sempat tersandung kasus penyelundupan dan hampir diadili secara militer.
Berkat saran Jenderal Gatot Soebroto, Soeharto dibebaskan dan dikirim ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung untuk memperbaiki reputasinya.
Baca Juga: Benarkah Skema PPPK Paruh Waktu Hanya Berlaku Hingga 2025? Ini Penjelasannya
Di sana, ia sempat berselisih dengan Kolonel D.I. Panjaitan. Namun, ketegangan itu tak menghentikannya untuk terus naik pangkat.
Pada 1961, Soeharto dipercaya memimpin Komando Mandala untuk operasi pembebasan Irian Barat. Kariernya pun semakin kokoh di lingkungan militer.
Tahun berikutnya, ia ditunjuk menjadi Panglima Kostrad oleh Jenderal A.H. Nasution. Posisi itu menjadi batu loncatan menuju kekuasaan besar.
Titik Balik: G30S dan Lahirnya Supersemar
Pada 1 Oktober 1965, terjadi peristiwa G30S yang menewaskan enam jenderal Angkatan Darat. Soeharto berhasil selamat dari upaya penculikan.
Mengetahui Letjen Ahmad Yani tewas, Soeharto segera mengambil alih komando dan mengamankan Jakarta dari kekacauan yang melanda ibu kota.
Baca Juga: MenPANRB Tegaskan, Kinerja dan Formasi Jadi Kunci Naik Status PPPK
Beberapa hari kemudian, Presiden Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar, memberi Soeharto wewenang memulihkan keamanan nasional.
Dengan dasar Supersemar, Soeharto membubarkan PKI, menangkap sejumlah menteri, dan menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap pro-komunis.
Tragedi 1965 dan Kontroversi Internasional
Aksi pembersihan terhadap simpatisan PKI menewaskan ratusan ribu orang di berbagai daerah. Banyak korban merupakan warga sipil tak bersalah.
Beberapa laporan asing menyebut Amerika Serikat membantu militer Indonesia dengan memberikan daftar nama yang diduga anggota PKI.
Baca Juga: Kunjungan ke Australia Dinilai Uji Pertama Politik Luar Negeri Prabowo
Peristiwa ini menjadi luka sejarah besar yang masih dibahas hingga kini dan menimbulkan perdebatan tentang tanggung jawab moral Soeharto.
Naik ke Puncak Kekuasaan dan Awal Orde Baru
Pada 1967, MPRS menolak pertanggungjawaban Soekarno dalam pidato Nawaksara. Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.
Tepat 27 Maret 1968, ia resmi dilantik sebagai Presiden RI. Sejak itu, dimulailah era Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun.
Masa pemerintahannya membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diwarnai pembungkaman demokrasi, korupsi, dan pelanggaran HAM berat.
Kini, setelah bertahun-tahun lengser, gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto kembali menimbulkan perdebatan di hati masyarakat Indonesia.
Sebagian menyebutnya bapak pembangunan, sebagian lain menilainya simbol kekuasaan yang penuh kontroversi dan bayang-bayang pelanggaran hak asasi manusia.***
