KARAWANG, POJOKSATU.id Bupati Karawang Aep Syaepuloh berharap pajak penghasilan (PPh) pekerja yang beraktivitas di Kabupaten Karawang dapat tercatat sebagai penerimaan daerah setempat.
Pasalnya, meski bekerja di Karawang, pajak penghasilan sebagian pekerja justru tercatat di daerah lain, termasuk Jakarta.
Harapan tersebut disampaikan Aep saat menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kantor Bupati Karawang, Rabu (18/11/2026).
Aep menilai, besarnya aktivitas industri di Karawang seharusnya sejalan dengan kontribusi penerimaan pajak bagi daerah.
"Saya berharap mudah-mudahan dengan RUU yang baru (RUU Kawasan Industri), minimal orang yang kerja di Karawang bayar pajaknya ya di Karawang. Jangan bayar pajaknya juga di Jakarta," ujar Aep, dikutip dari laman resmi DPR.
Karawang diketahui memiliki 17 kawasan industri dengan luas lahan mencapai 9.121 hektare.
Tingkat okupansi kawasan industri tersebut mencapai 66,4 persen dan menyerap sekitar 165.000 tenaga kerja.
Sementara itu, total investasi di kawasan industri Karawang tercatat mencapai Rp10,21 triliun.
Namun, besarnya aktivitas industri dan jumlah tenaga kerja tersebut belum sepenuhnya berdampak terhadap pencatatan penerimaan pajak penghasilan di Karawang.
Persoalan ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Dalam aturan tersebut, penghitungan DBH PPh Pasal 21 didasarkan pada tempat wajib pajak terdaftar, yakni lokasi kegiatan usaha pemberi kerja.
Dengan ketentuan itu, pekerja yang sehari-hari beraktivitas di Karawang belum tentu membuat penerimaan pajaknya tercatat di daerah tersebut.
Jika perusahaan tempat mereka bekerja terdaftar di wilayah lain, penerimaan pajaknya dapat masuk dalam pencatatan daerah tersebut.
Karena itu, Aep berharap pembahasan RUU Kawasan Industri dapat menjadi momentum untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada daerah tempat aktivitas industri dan tenaga kerja berlangsung.
Menurutnya, Karawang sebagai salah satu pusat industri nasional perlu mendapatkan kontribusi yang sepadan dengan aktivitas ekonomi dan tenaga kerja yang ada di wilayahnya.***




