KARAWANG, POJOKSATU.id Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mulai membahas rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk 2027.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah di Hotel Akhsaya Karawang, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, itu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, pimpinan perusahaan hingga pengelola kawasan industri.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang Sahali Kartawijaya turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menjadi narasumber untuk memaparkan hasil kajian terkait rencana penyesuaian NJOP.
Aep mengatakan, kebijakan pajak daerah harus dibahas secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak.
Menurutnya, setiap kebijakan perlu memiliki dasar kajian yang jelas dan mempertimbangkan kondisi masyarakat maupun dunia usaha.
"Kami juga ingin mendengar masukan dari para pelaku usaha dan seluruh pihak terkait. Harapannya, kebijakan ini bisa berjalan secara proporsional, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha," ujar Aep.
Dia menjelaskan, optimalisasi pajak daerah menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki dukungan anggaran untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam FGD tersebut, salah satu persoalan yang dibahas adalah kesenjangan antara NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan perkembangan harga pasar tanah dan properti di sejumlah wilayah Karawang.
Perkembangan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi dinilai telah mendorong perubahan nilai tanah dan properti. Sementara itu, pemutakhiran NJOP terakhir dilakukan pada 2022.
Atas dasar tersebut, penyesuaian NJOP pada 2027 dinilai perlu dilakukan agar nilai yang digunakan dalam administrasi perpajakan lebih sesuai dengan perkembangan wilayah.
Rencana kebijakan itu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pemkab Karawang menyebut FGD tersebut menjadi ruang konsultasi untuk menyerap masukan dari pelaku usaha, pengelola kawasan industri, pimpinan perusahaan, hingga asosiasi.
Sekitar 500 peserta diundang dalam kegiatan tersebut. Pemkab berharap rencana penyesuaian NJOP dapat dikaji secara komprehensif dan diterapkan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan masing-masing wilayah.
Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan pajak tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.***




