POJOKSATU.ID - Polemik pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, terus bergulir dan menyeret nama Wali Kota Prabumulih, Arlan.
Kasus yang awalnya dipicu isu larangan anak pejabat membawa mobil ke sekolah kini berkembang menjadi sorotan nasional, bahkan mengundang atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari Mutasi Kepsek ke Amarah Publik
Isu bermula pada 15 September 2025 ketika Roni mendadak dimutasi dari jabatannya. Kabar yang berkembang, mutasi itu terkait teguran Roni kepada anak Wali Kota Arlan.
Baca Juga: Waspada! Penerima Bansos yang Terlibat Judi Online Akan Langsung Dicoret
Informasi tersebut cepat menyebar di media sosial dan menuai kritik tajam. Publik menilai Arlan bersikap arogan jika benar pencopotan dilakukan hanya karena urusan pribadi.
Hotman Paris hingga Istana Turun Tangan
Gelombang kritik kian deras setelah pengacara Hotman Paris meminta Mendagri dan Gubernur Sumsel turun tangan.
Tak lama, Arlan mengeluarkan klarifikasi. Ia menegaskan tidak pernah memecat Roni, melainkan hanya memberi teguran. Isu soal anaknya membawa mobil ke sekolah pun ia sebut hoaks.
Baca Juga: Anggaran Rp13,2 Triliun Khusus Guru Non ASN Dialokasikan Untuk Apa Aja?
Meski demikian, tekanan publik terus menguat. Hingga akhirnya, ajudan Presiden Prabowo, Rizky Irmansyah, mengumumkan bahwa Roni dan seorang satpam sekolah yang sempat terdampak mutasi akan dikembalikan ke posisinya.
KPK Telisik Harta Kekayaan Arlan
Skandal ini tak berhenti pada soal mutasi jabatan. Terkini, KPK menyatakan akan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wali Kota Arlan.
“Kami tidak hanya menilai kepatuhan waktu pelaporan, tetapi juga keakuratan isinya. Apakah benar dan sesuai dengan profil kekayaan pejabat yang bersangkutan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta (17/9/2025).
Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp70 Triliun untuk Tunjangan Guru ASN, Pencairan Langsung ke Rekening!
Budi juga menegaskan peran masyarakat sangat penting dalam mengawasi kewajaran aset pejabat. Menurutnya, keterlibatan publik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi.
Skandal yang Lebih dari Sekadar Mutasi
Meski jabatan Roni akhirnya dipulihkan, kasus ini menyingkap masalah lebih dalam: transparansi kekuasaan dan integritas pejabat daerah.
Skandal yang berawal dari dugaan intervensi pribadi kini berkembang menjadi isu tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik.
Kini, sorotan publik tak lagi hanya pada dugaan mutasi bermotif personal, tetapi juga pada kewajaran harta kekayaan Wali Kota Prabumulih.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Publik menunggu hasil pemeriksaan KPK dan klarifikasi lebih lanjut dari Arlan, yang akan menentukan bagaimana kasus ini berlanjut. ***
