POJOKSATU.id – Pemerintah memastikan peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu agenda prioritas nasional.
Hal itu ditegaskan Seskab Teddy Indra Wijaya, yang membeberkan fakta bahwa insentif guru honorer ternyata tidak pernah mengalami kenaikan selama dua dekade.
Sebelum akhirnya dinaikkan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Referensi Lokasi Ngabuburit Gratis dan Estetik di Pusat Kota Saat Ramadhan !
Dalam keterangannya, Teddy menegaskan bahwa kenaikan tersebut bukan kebijakan kecil, melainkan koreksi terhadap stagnasi panjang sejak 2005.
“Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif dan baru naik di zaman Presiden Prabowo, oke, menjadi empat ratus ribu.
Jadi, Anda bayangkan selama dua puluh tahun insentif itu belum pernah naik, baru naik di tahun lalu menjadi empat ratus ribu, itu satu,” ujar Teddy dikutip Pojoksatu.id dari Youtube Sekretariat Presiden.
Baca Juga: Kemenhub Prediksi Pergerakan Mudik 2026 Bakal Pecahkan Rekor, 144 Juta Orang Pulang Kampung
Tak hanya insentif honorer, pemerintah juga menaikkan tunjangan bagi guru non-ASN yang jumlahnya jauh lebih besar.
“Kemudian yang kedua ada tunjangan guru non-ASN, ya. Jumlahnya berapa? Dari satu setengah juta tahun lalu naik menjadi dua juta. Oke?” lanjutnya.
Teddy kemudian menjelaskan perubahan mekanisme pencairan yang selama ini menjadi keluhan banyak guru.
Baca Juga: Kemenhub Prediksi Pergerakan Mudik 2026 Bakal Pecahkan Rekor, 144 Juta Orang Pulang Kampung
Selama bertahun-tahun, tunjangan honor disalurkan ke pemerintah daerah dan baru diterima guru setiap tiga bulan.
Presiden Prabowo, kata Teddy, memerintahkan agar pola itu diubah total.
“Kemudian yang ketiga apalagi kebijakannya? Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah pemerintah daerah yang beri dan itu tiga bulan sekali baru dapat."
"Nah, tahun lalu presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya dan sudah berjalan. Oke? Tentunya semua tadi diwudahi oleh Kementerian Dikdasmen. Oke?”
Ia menegaskan bahwa berbagai kebijakan ini tidak diambil dengan mengorbankan sektor lain.
“Nah itu. Jadi yang mau saya sampaikan di sini tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan,” tegasnya.
Dengan sederet perubahan itu, pemerintah berharap kesejahteraan guru khususnya honorer dan non-ASN tidak lagi stagnan seperti dua dekade sebelumnya.***
