POJOKSATU.id, Papua Barat - Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, menyoroti polemik rekrutmen tenaga kerja operator kilang LNG Tangguh yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja asal Papua.
Aspirasi ini sebelumnya disuarakan Serikat Pekerja LNG Tangguh (SPLT) bersama Solidaritas Pekerja Papua.
Para pekerja menolak proses rekrutmen yang tengah berlangsung karena syarat yang ditetapkan dinilai terlalu tinggi dan berpotensi menutup akses bagi pekerja lokal.
Filep menegaskan, pemerintah harus hadir mengintervensi agar kebijakan rekrutmen berpihak pada masyarakat Papua.
“Di HUT RI ke-80 ini, saya meminta Presiden Prabowo mendengar aspirasi pekerja Papua yang merasa diperlakukan diskriminatif. Rekrutmen LNG Tangguh menyangkut hak dasar orang Papua untuk mendapat pekerjaan di atas tanahnya sendiri,” ujar Filep, Minggu (17/8/2025).
Filep juga menekankan bahwa operasional BP LNG Tangguh harus sesuai komitmen AMDAL dan kewajiban terhadap masyarakat Bintuni.
Ia mengingatkan SKK Migas sebagai regulator agar memastikan keberpihakan pada tenaga kerja lokal tetap dijalankan.
Menurutnya, kualifikasi rekrutmen yang mewajibkan pengalaman kerja 6 tahun untuk sarjana dan 8 tahun untuk D-III tidak realistis bagi banyak pekerja Papua.
Karena itu, ia mendukung usulan SPLT agar dibentuk Junior Technician Accelerated Programme atau skema pelatihan percepatan khusus bagi teknisi Papua, termasuk lulusan baru.
“Program seperti ini bukan hal baru. Industri global mengenalnya lewat Management Trainee atau Fresh Graduate Development Program. Jika diterapkan di LNG Tangguh, Papua bisa memiliki tenaga kerja terampil sekaligus menjawab kebutuhan SDM perusahaan,” jelasnya.
Filep memastikan akan membawa isu ini ke kementerian dan lembaga terkait.
Ia berharap pemerintah dan korporasi konsisten mengutamakan kepentingan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan.***
