POJOKSATU.ID - Model “Sekolah Rakyat” yang diusung Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bukan sekadar gagasan pendidikan alternatif.
Melalui pendekatan komprehensif, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi miniatur negara kesejahteraan.
Sebuah ekosistem yang merangkul anak-anak paling rentan dan menangani deprivasi hak mereka secara holistik.
Gus Ipul menyatakan bahwa Sekolah Rakyat dirancang tak hanya untuk mendidik anak, tetapi juga mengatasi kemiskinan lintas generasi.
Baca Juga: Angka Putus Sekolah Tinggi, Sekolah Rakyat di Banten Jadi Harapan Baru Anak Yang Kurang Mampu
“anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibikin semakin layak huni, mendapat bansos lengkap dan akses program JKN”.
Hal ini mencerminkan visi negara kesejahteraan, di mana intervensi sosial tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi.
Dari sudut kebijakan perlindungan anak, model ini sangat relevan. Studi deprivasi hak anak multidimensi menunjukkan.
Bahwa banyak anak menghadapi keterbatasan di lebih dari satu dimensi kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Baca Juga: PSMS vs PSPS: Tuan Rumah Janjikan Main Agresif Meski Tanpa Penonton
Menurut analisis BPS, dalam publikasi “Kesejahteraan Anak Indonesia: Analisis Deprivasi Hak Anak Multidimensi 2024”.
Para peneliti mencatat tujuh dimensi deprivasi: kesehatan, nutrisi, pendidikan, perlindungan, perumahan, fasilitas, dan informasi.
Sekolah Rakyat tampak sebagai bentuk intervensi kebijakan yang menangkap semua dimensi ini sekaligus.
Bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi yang menjadi akar deprivasi.
Sekolah Rakyat akan menyediakan gizi harian untuk anak-anak demi mengatasi masalah stunting dan anemia.
Dua isu kesehatan publik yang masih mengintai anak-anak di kelompok miskin.
Selain itu, Program ini mencakup perbaikan rumah agar menjadi lebih layak huni. Ini bukan hanya masalah kenyamanan, tetapi bagian dari pemenuhan hak perumahan anak.
Orang tua atau keluarga mendapat akses ke program bansos dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca Juga: Massa Aksi Nilai Kedudukan Ketua MK Tak Sah Berdasar Putusan PTUN
Ini memperkuat jaring pengaman sosial yang melindungi keluarga miskin sekaligus anak-anak.
Sekolah Rakyat memberikan pendidikan formal sekaligus pendampingan literasi dan pemulihan (remedial) untuk menghadapi learning loss.
Ini penting karena anak-anak terdeprivasi seringkali kehilangan kesempatan belajar atau tertinggal jauh.
Lebih jauh, akses teknologi informasi dan pembelajaran digital menjadi bagian dari strategi menutup kesenjangan digital.
Baca Juga: Bansos Triwulan Empat Tahap I Cair, Tahap II Dijadwalkan Pekan Ini, Tahap III Akhir November 2025
Ini sangat krusial di era modern agar anak-anak dari latar belakang kurang mampu tidak tertinggal.
Tidak cukup hanya menyelesaikan pendidikan, Sekolah Rakyat menyiapkan hilirisasi agar lulusan bisa lanjut kuliah.
Mendapatkan pekerjaan, atau pelatihan vokasi. Ini mencegah lulusan kembali terjerat kemiskinan.
Meskipun ambisius, gagasan Sekolah Rakyat tidak luput dari tantangan dan kritik.
Daya Tampung Terbatas, menurut laporan KPAI, program Sekolah Rakyat saat ini baru mencakup sebagian kecil dari anak yang putus sekolah.
Dalam FGD dengan KPAI, disebut bahwa hanya sekitar 0,33% anak putus sekolah dari total 2,98 juta bisa dijangkau oleh Sekolah Rakyat.
Ada kekhawatiran Sekolah Rakyat menjadi “sekolah miskin” atau asrama wajib yang tidak cocok secara budaya atau sosial untuk beberapa anak.
KPAI menekankan perlunya guru dan tenaga pendidik yang kompeten dalam menangani anak rentan, paham hak anak, disiplin positif, dan bisa bekerja dalam lingkungan yang sangat kompleks.
Data deprivasi hak anak multidimensi menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak bisa diselesaikan hanya dengan pertumbuhan ekonomi atau program moneter semata.
Baca Juga: Tanggal 18 November TPG Triwulan 4 Cair di Beberapa Daerah, Begini Cara Lakukan Pengecekannya!
Anak-anak di rumah tangga miskin, terutama di desa, sangat rentan terhadap deprivasi lebih dari satu dimensi.
Dengan demikian, Sekolah Rakyat mewakili paradigma baru dalam pendidikan sosial bukan hanya sebagai “tempat belajar”.
Tetapi sebagai entitas integratif negara yang merangkul pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan keluarga sekaligus.
Untuk menjadikan Sekolah Rakyat benar-benar sebagai miniatur negara kesejahteraan yang efektif, beberapa rekomendasi kebijakan muncul.
Baca Juga: Pemetaan Literasi Keagamaan Nasional Dimulai Hari Ini, Ribuan Siswa SD Ikut ANLDB 2025
Pemerintah perlu memperluas jangkauan Sekolah Rakyat agar bisa menjangkau jumlah anak deprivasi yang signifikan, khususnya di daerah-daerah terpencil atau desa.
Model Sekolah Rakyat harus bersifat adaptif berbasis komunitas, menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, dan tidak semata asrama rigid.
Harus diterapkan child safeguarding yang kuat, mekanisme aduan aman, dan pelatihan guru dalam disiplin positif.
Rekrut dan latih guru sosial-sensitif yang paham hak anak, trauma, dan kebutuhan anak rentan.
Buat jalur lanjutan untuk lulusan melalui beasiswa, pelatihan vokasi, atau langsung ke dunia kerja.
Sekolah Rakyat versi Gus Ipul adalah lebih dari sekadar “sekolah untuk orang miskin”.
Ia menawarkan visi negara kesejahteraan dalam wujud mikro yaitu kombinasi pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu ekosistem.
Jika dijalankan dengan benar inklusif, fleksibel, dan berbasis perlindungan anak.
Baca Juga: SELAMAT! Pemerintah Berikan Kado Spesial Bagi Guru pada Peringatan HGN Tahun 2025!
Model ini memiliki potensi untuk mengubah wajah kemiskinan anak di Indonesia dari akumulasi masalah sektoral menjadi solusi terintegrasi.
Implementasi Sekolah Rakyat sebagai miniatur negara kesejahteraan menunjukkan sebuah lompatan kebijakan.
Dari sekadar memberi bantuan sosial, menjadi membangun fondasi sosial-ekonomi yang kuat bagi anak-anak paling rentan.
Ini bukan hanya investasi pendidikan, tetapi investasi masa depan bangsa.***
