POJOKSATU.id, Jakarta - Pemerintah pusat resmi meluncurkan mekanisme baru dalam penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.

Dengan skema ini, tunjangan akan langsung ditransfer ke rekening guru tanpa melalui kas daerah, sehingga proses pencairan diharapkan lebih cepat dan efisien.

Peluncuran mekanisme baru ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Jakarta, pada Kamis (13/3/2025) sore.

Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wahyu Mijaya.

Terobosan untuk Efisiensi dan Kesejahteraan Guru

Herman Suryatman menilai perubahan mekanisme ini sebagai langkah maju yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru.

Dengan dana yang langsung masuk ke rekening penerima, hambatan birokrasi dapat dikurangi, sehingga pencairan tunjangan menjadi lebih cepat dan transparan.

"Saya bersama Pak Kadis Pendidikan mewakili Gubernur Jawa Barat menghadiri peluncuran mekanisme baru ini. Ini adalah terobosan yang sangat baik dari pemerintah pusat," ujar Herman.

Perubahan skema ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2025, yang menggantikan aturan sebelumnya dalam Permendikbudristek Nomor 45 Tahun 2023.

Regulasi ini mencakup petunjuk teknis mengenai tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan bagi guru ASN daerah.

Sementara itu, tunjangan bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa.

Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan para guru melalui mekanisme yang lebih efisien.

"Jalan menuju keberhasilan suatu bangsa adalah pendidikan. Karena itu, kita harus memastikan bahwa tunjangan guru dapat diterima secara langsung, tanpa kendala birokrasi yang berbelit-belit," ujar Presiden.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan efisien, salah satunya dengan memangkas rantai birokrasi dalam pencairan dana bagi para guru.

Mekanisme baru ini disambut baik oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.

Ia menyebut bahwa perubahan ini adalah jawaban atas aspirasi para guru yang selama ini menghadapi keterlambatan dalam pencairan tunjangan mereka.

"Kami memahami bahwa selama ini ada guru yang mengalami keterlambatan pencairan TPG karena berbagai alasan. Dengan sistem baru ini, pemerintah ingin memastikan para guru mendapatkan haknya tepat waktu," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa proses validasi data masih terus berlangsung.

Namun, jika semua data telah dinyatakan valid, maka dana akan langsung dikirim ke rekening penerima, dengan pencairan pertama ditargetkan pada Maret 2025.

"Transfer langsung ini dilakukan agar para guru bisa merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang dan bahagia, serta semakin semangat dalam menjalankan tugasnya," tambahnya.

Saat ini, sebanyak 1.476.964 guru ASN akan menerima tunjangan langsung ke rekening mereka.

Selain itu, mekanisme ini juga mencakup 392.802 guru non-ASN, yang turut mendapatkan transfer langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya sistem baru ini, diharapkan kesejahteraan guru semakin meningkat, pendidikan semakin maju, dan proses administrasi dalam dunia pendidikan menjadi lebih transparan serta efisien.***