POJOKSATU.id – Bencana longsor di Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat, kembali membuka perdebatan mengenai apa sebenarnya pemicu utamanya.
Jika selama ini publik hanya menyoroti curah hujan ekstrem, pemerintah justru mengungkap rangkaian faktor lain yang selama ini luput dari perhatian.
Urbanisasi cepat, pola konsumsi masyarakat perkotaan, hingga tekanan ekologis akibat pembukaan lahan di lereng-lereng curam.
Baca Juga: WOW! PIP 2026 Menjangkau 19,48 Juta Siswa, Ini Fakta Kenaikan Kuotanya
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa perubahan pola makan warga kota.
Terutama permintaan terhadap sayuran subtropis, telah mendorong petani mengubah bentang alam di dataran tinggi Bandung Barat.
Untuk memenuhi kebutuhan pasar, lahan yang seharusnya menjadi penyangga ekologis akhirnya dibuka dan diolah.
Baca Juga: Pola Makan Warga Kota Disebut Picu Longsor Bandung Barat, Pernyataan Menteri LH Bikin Heboh
“Kita mengonsumsi bahan pangan yang sebenarnya bukan kebiasaan masyarakat kita, seperti kentang, kol, kubis, dan paprika.
Tanaman-tanaman itu berasal dari wilayah subtropis yang umumnya tumbuh di ketinggian 800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut,”
Ucap Hanif dikutip Pojoksatu.id dari mediaindonesia 25/1/2026.
Baca Juga: Status PPPK Paruh Waktu Dinilai Tak Pasti, Pemerintah Kaji Skema Naik ke Penuh Waktu
Ia menegaskan bahwa praktik pertanian yang menyesuaikan permintaan pasar kota sering kali tidak memperhatikan kondisi geologis setempat.
Hanif kemudian menambahkan bahwa sebagian besar tanaman tersebut sebenarnya bukan berasal dari ekosistem Indonesia.
Fakta di lapangan menguatkan pernyataan tersebut.
Pemerintah daerah dan BNPB mencatat bahwa kawasan Bandung Utara telah mengalami tekanan ekologis dalam beberapa tahun terakhir.
Vegetasi berakar kuat yang mampu menahan tanah perlahan digantikan tanaman berakar pendek yang tidak stabil saat hujan deras.
Ketika curah hujan tinggi datang, lereng yang sudah terbebani perubahan ini tak lagi mampu menahan pergerakan tanah.
Baca Juga: Status PPPK Paruh Waktu Dinilai Tak Pasti, Pemerintah Kaji Skema Naik ke Penuh Waktu
Longsor besar yang terjadi pekan lalu menelan puluhan korban dan merusak belasan rumah.
Pemerintah kini menurunkan tim ahli untuk mengkaji ulang tata guna lahan dan kemungkinan pembatasan jenis tanaman di zona rawan.
Isu ini membuat publik kembali mempertanyakan bagaimana gaya hidup perkotaan dapat berpengaruh langsung pada kondisi ekologis daerah pegunungan.
Baca Juga: Status PPPK Paruh Waktu Dinilai Tak Pasti, Pemerintah Kaji Skema Naik ke Penuh Waktu
Namun peristiwa di Pasirlangu menunjukkan bahwa hubungan antara pola konsumsi di hilir dan kerusakan lingkungan di hulu kini semakin nyata dan tak bisa lagi diabaikan.***
