POJOKSATU.id - Kabar mengejutkan datang dari sektor pertanian. Di tengah kerusakan sawah yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah pusat mengambil langkah yang tak biasa.
Bukan sekadar menyalurkan bantuan atau kompensasi, negara justru akan menggaji para petani untuk memulihkan sawah mereka sendiri.
Skema padat karya ini sontak memantik perhatian publik karena jarang sekali diterapkan dalam skala sebesar ini.
Baca Juga: PPPK Tanpa Tes? Guru Honorer Protes Pengangkatan Pegawai SPPG jadi PPPK
Bencana banjir dan longsor yang terjadi akhir 2025 membuat lebih dari 98 ribu hektare sawah rusak total maupun sebagian.
Sebagian petani bahkan kehilangan seluruh sumber pendapatan. Pemerintah menilai kondisi ini tidak bisa ditangani dengan pola bantuan konvensional.
Pemulihan harus dikebut, sementara petani tetap perlu nafkah harian.
Baca Juga: PPPK Tanpa Tes? Guru Honorer Protes Pengangkatan Pegawai SPPG jadi PPPK
Karena itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa petani tidak akan dibiarkan berdiri sendiri.
Dalam keterangan resminya, Amran menjelaskan bahwa pemerintah pusat menanggung seluruh biaya pemulihan.
Sementara petani mendapat upah dari pekerjaan yang mereka lakukan di lahan sendiri.
Baca Juga: PPPK Tanpa Tes? Guru Honorer Protes Pengangkatan Pegawai SPPG jadi PPPK
“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita punya pendapatan,"
"sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat. Ini perintah langsung Bapak Presiden,”
Tegas Amran dikutip pojoksatu.id dari detikfinance 17/1/2026.
Menurut Amran, skema padat karya bukan hanya soal memperbaiki lahan pertanian.
Tetapi juga memulihkan ekonomi keluarga petani yang terhimpit setelah bencana besar melanda Sumatera.
Baca Juga: PPPK Tanpa Tes? Guru Honorer Protes Pengangkatan Pegawai SPPG jadi PPPK
“Melalui skema ini, petani tidak hanya memulihkan lahan pertanian, tetapi juga memperoleh pendapatan selama proses pemulihan berlangsung,”
Ucap Amran dikutip pojoksatu.id dari jpnn.com 17/1/2026.
Program ini disiapkan untuk berjalan cepat. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pemulihan lebih dari 13 ribu hektare dalam dua bulan.
Baca Juga: PPPK Tanpa Tes? Guru Honorer Protes Pengangkatan Pegawai SPPG jadi PPPK
Traktor, benih, alat berat, hingga perbaikan irigasi disalurkan secara bertahap. Petani tinggal bekerja, dan negara membayar.
Langkah ini dinilai sebagai strategi menjaga ketahanan pangan nasional.
Dengan sebagian besar wilayah produksi beras di Sumatera terdampak, pemulihan lahan tidak boleh tertunda.
Baca Juga: Rumus Validasi Jam Mengajar Agar TPG 2026 Cair, Lulusan PPG 2025 Wajib Paham
Pemerintah berharap skema ini dapat membantu petani kembali panen sekaligus memutar kembali roda ekonomi desa yang terhenti akibat bencana.***
