POJOKSATU.id - Pengamat politik Rocky Gerung ikut bicara soal kabar pemanggilan mantan sekretaris BUMN, Said Didu oleh penyidik Polres Kabupaten Tangerang.
Rocky Gerung mengatakan bahwa sudah seharusnya Presiden Prabowo membentuk tim khusus untuk mendeteksi potensi konflik social yang mungki terjadi di masyarakat.
Baik itu itu ketegangan antar kelas social maupun konflik yang bersifat rasial.
Rocky menilai pembentukan tim ini sangat penting agar situasi seperti yang dialami oleh Said Didu tidak lagi terjadi.
Dan pembentukan tim khusus ini tidak hanya di Kawasan Pantai Indah Kapuk saja, melainkan juga di daerah lain yang masyarakatnya merasa kesulitan menyampaikan keluhan atau memperjuangkan hak mereka.
ketegangan kelas dan juga perkelahian yang bersifat rasialis.
Tidak hanya di Pantai Indah Kapuk Saja (PIK) tetapi juga di sejumlah tempat dimana rakyat merasa bahwa
"Sangat bagus jika kita membuat semacam refleksi bahwa Presiden Prabowo harus segera membentuk semacam tim untuk mulai mendeteksi potensi ketegangan kelas, potensi perkelahian yang sifatnya rasialis, etinisity dan itu bukan Pantai Indah Kapuk saja, tetapi ada di banyak lokasi, dimana rakyat merasa bahwa kemampuan dia bahkan untuk mengartikulasikan persoalan tidak diperoleh lagi," papar Rocky Gerung, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Senin (18/11/2024).
Lebih lanjut, Rocky Gerung juga menyoroti masyarakat yang sering kali harus menggunakan jalur hukum untuk menyampaikan masalah mereka, yang memerlukan biaya besar dan akses ke bantuan hukum.
Sayangnya, lembaga bantuan hukum (LBH) di berbagai daerah sering kali kewalahan menangani banyaknya kasus, terutama yang berkaitan dengan konflik agraria.
Baca Juga: Prediksi Rocky Gerung: Mengapa Anies Baswedan Tidak Mendukung Ridwan Kamil?
"Dia mungkin bisa mengartikulasikan problemnya melalui pengacara tetapi itu memerlukan uang, LBH di daerah penuh sesat dengan laporan konflik agrarian," tuturnya.
"Dan presiden Prabowo berjanji untuk berpihak pada rakyat, ini bukan soal siapa yang hendak memenangkan sumber daya ekonomi, tetapi apakah negara mau turun segera mendeteksi ini sebagai potensi katastrofi ecara social," pungkasnya.
Seperti diketahui Said Didu dilaporkan ke polisi oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang.
Laporan ini buntut dari kritikan Said Didu terhadap mega proyek PIK 2 yang dimasukkan pemerintah ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) bersama kawasan BSD.
Baca Juga: Rocky Gerung: Sepak Bola Itu Kebanggaan Nasional, Bukan Hasil Naturalisasi
Kritikan tersebut, justru dinilai Apdesi sebagai sebuah provokasi PIK 2.
Dan kini proses hukum Said Didu telah masuk pada tahap penyidikan. ***
