POJOKSATU.id - Pemerintah melalui Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bakal merenovasi rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Program tersebut menargetkan renovasi sebanyak 10 ribu unit rumah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan program itu menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap keluarga siswa Sekolah Rakyat agar memiliki hunian yang lebih layak.
Baca Juga: Prabowo Dijadwalkan Resmikan 1.000 Koperasi Merah Putih, 25 Ribu Tambahan Siap Dibangun
“Iya, 10.000 unit. Alhamdulillah ini sudah luar biasa Pak Ara ini memberikan satu alokasi yang sesuai dengan harapan kami,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Senin (11/5/2026).
Program Pengentasan Kemiskinan
Gus Ipul menjelaskan program renovasi rumah tersebut merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus pada pendidikan anak melalui Sekolah Rakyat, tetapi juga memperhatikan kondisi keluarga mereka.
“Di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain.
Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa-siswa sekolah rakyat dibantu dengan program renovasi agar rumahnya lebih layak huni,” ujarnya.
Ia menyebut ada sejumlah syarat bagi penerima bantuan bedah rumah tersebut. Salah satunya terkait status kepemilikan tanah yang harus milik pribadi.
Baca Juga: Dapat TPG Satu Kali Gaji, Guru Gunakan Tunjangan untuk Ini, Nunuk Janji Komitmen Sejahterakan Guru
“Diutamakan bagi keluarga yang telah memenuhi syarat. Jadi misalnya tentang kepemilikan tanahnya, kemudian tentang keamanan untuk renovasinya,” ungkap Gus Ipul.
Maruarar Akan Survei Sejumlah Daerah
Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan melakukan survei ke sejumlah daerah untuk mempercepat realisasi program tersebut.
Beberapa daerah yang masuk rencana peninjauan antara lain Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, hingga Bali.
“Kalau boleh nanti kita hadir di beberapa titik ya sama-sama ya. Sama Beliau mungkin di NTT, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Bali ya. Supaya kita bisa mulai segeralah programnya,” tutur Maruarar.
Baca Juga: Sejarah Universitas HKBP Nommensen, Berawal dari Sinode hingga Jadi Kampus Besar di Sumatera
Ia mengungkapkan saat ini kementeriannya baru menerima sekitar 50 persen data rumah tidak layak huni milik keluarga siswa Sekolah Rakyat.
Dari total target, sekitar 5.000 data rumah sudah masuk dan siap diproses lebih lanjut.
“Kalau boleh di tanggal 1 Juni 2026 data-data paling lama masuk. Sekarang data sudah masuk 5.000 rumah tidak layak huni, 5.000 ini kita sudah bisa jalan,” jelasnya.
Program renovasi rumah ini diharapkan tidak hanya membantu menciptakan hunian yang lebih layak, tetapi juga mendukung anak-anak peserta Sekolah Rakyat agar dapat belajar dengan lebih nyaman dan memiliki masa depan yang lebih baik. ***
