POJOKSATU.ID - Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa sesuatu yang dihasilkan dari kedaulatan rakyat juga dapat dibatalkan oleh hal tersebut.

Kedaulatan rakyat disebutkan Rocky Gerung bisa saja membubarkan DPR, masyarakat bisa berunjuk rasa atau bahkan lebih dari itu untuk memaksa mereka mundur.

Lebih lanjut, Rocky Gerung menjelaskan bahwa secara prosedur partai, unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dapat membuat seorang anggota DPR yang dianggap bermasalah dicopot jabatannya.

Baca Juga: Ketua DPRD Wonosobo Diduga Tak Hafal Pancasila Saat Temui Massa Aksi, Dari Sila Kesatu Malah Langsung Loncat ke Sila-5

Namun, demokrasi seperti ini harus ditunjukkan oleh kedaulatan rakyat, bukan oleh partai.

Rakyat yang berhak memaksa anggota DPR mundur dan partai yang akan merealisasikan hal tersebut.

Hal tersebut hari ini terjadi pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mencopot menonaktifkan keduanya sebagai anggota DPR RI.

Baca Juga: Generasi Muda Merapat! PT KAI Buka Rekrutmen Eksternal, Ini Cara Daftarnya

Pembubaran DPR juga pernah disinggung oleh Gus Dur yang kala itu jadi presiden, ia menyebut DPR seperti taman bermain TK.

Namun, pernyataan itu membuat para anggota DPR malah bekerja sama dan berhasil melengserkan Gus Dur dari presiden.

"DPR berkomplot untuk turunin Gus Dur, kan itu ngaco tuh," ucap Rocky Gerung, dikutip POJOKSATU.ID dari akun Instagram @perspekshit, 30 Agustus 2025.

Baca Juga: Kejanggalan Penjarahan di Rumah Ahmad Sahroni dan Eko Patrio, Warga Ungkap Ada Aparat di Lokasi Tapi Massa Dibiarkan

"Jadi Gus Dur memang kalah karena kualitas pikiran Gus Dur melampaui DPR," tambahnya.

Lebih lanjut, pakar filsafat tersebut mengatakan tradisi saling menegur merupakan hal yang wajar, dah seharusnya membuat seseorang evaluasi untuk menghasilkan kemajuan.

Namun, keangkuhan anggota DPR membuatnya merasa mewakili kedaulatan rakyat.

Baca Juga: Mulutmu Harimaumu, 4 Anggota DPR RI Dinonaktifkan Imbas Kerusuhan, Terbaru Eko Patrio dan Uya Kuya

Padahal kedaulatan rakyat tak mungkin diberikan, karena jika diserahkan maka rakyat tak lagi berdaulat.

Anggota DPR hanya mewakili kepentingan rakyat selama 5 tahun sekali, bukan mewakili kedaulatan rakyat.

Rocky Gerung mengingatkan agar anggota DPR memahami hal dasar seperti ini, karena jika tak mampu mencernanya maka ada yang janggal dalam logika mereka.***