POJOKSATU.id, JAKARTA— Pengamat politik Rocky Gerung menganalisa bahwa ada yang hendak mengacak-acak PDI Perjuangan (PDIP) dengan target membatalkan Munas atau Kongres PDIP 2025.
Salah satu indikasinya bisa dilihat dengan banyaknya spanduk-spanduk di Jakarta, Bogor, di Jalan Tol Jagorawi, dengan terang-terangan menyebut Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin ilegal.
Rocky Gerung memberikan analisa ini dalam acara diskusi dengan Harsubeno Arif yang ditayangkan di Kanal @Rocky Gerung Official dengan judul “Masih Mau Terus Acak-acak PDIP, Jokowi akan Tersingkir”.
"Jelas kita harus fair bahwa kita tidak mungkin evaluasi akhir tahun dengan mengevaluasi Presiden Prabowo karena belum 100 hari kerja," kata Rocky Gerung dilihat di You Tube miliknya, Selasa 31 Desember 2024.
Baca Juga: Forum Aktivis Islam Karawang Kritik Pemkab: Pilih Pesta Ketimbang Dzikir Malam Tahun Baru
Di Kanal @Rocky Gerung Official ini, Rocky juga mengkritisi bagaimana Jokowi dalam masa pemerintahannya dianggap publik sebagai figur yang "rakus kekuasaan."
“Publik masih mengingat apa yang terjadi di periode Jokowi selama 10 tahun. Dan PDIP yang pertama kali menunjukkan bahwa beliau memang rakus kekuasaan. Kripto otoritarianisme, protofeodalisme sehingga itu melabeli Pemerintahan Jokowi,” kata Rocky.
Menurut Rocky Gerung, akhir tahun 2024 ini penuh hiruk pikuk. Dan ada upaya menggoyang kursi Megawati Soekarnoputri dari Ketum PDIP terbukti dari spanduk yang bertebaran.
“Bagaimana PDIP hendak diacak-acak. Kita lihat begitu banyak terakhir-terakhir ini spanduk di Jakarta, Bogor di Jalan Tol Jagorawi, dengan terang-terangan bahwa Megawati itu pemimpin yang ilegal,” jelasnya.
Namun menurut Rocky Gerung, PDIP bisa saja membalas dengan spanduk bahwa Gibran itu ilegal. Wakil Presiden itu ilegal. Namun hal itu belum dilakukan PDIP hingga sejauh ini.
Baca Juga: Sederet Prestasi Kejaksaan Negeri Kota Bekasi di Tahun 2024
“Spanduk itu dengan jelas ingin membatalkan Munas atau Kongres PDIP tahun 2025 nanti,” tegas Gerung.
Menurut Rocky, ada upaya lempar batu sembunyi tangan dalam kasus PDIP ini. Namun kalau stabilitas politik atau situasi politik berlangsung natural atau alami tidak akan berpengaruh pada Pemerintahan Prabowo Subianto.
Rocky juga menambahkan, tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo adalah membalikkan persepsi publik dan membuktikan bahwa pemerintah baru mampu membawa perubahan yang signifikan.
"Orang ingin tahu apakah evaluasi akhir tahun ini kalau diproyeksikan di semester depan 2025 akan menghasilkan perubahan atau tidak," tegas Rocky Gerung. ***
