POJOKSATU.ID- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperingati 29 tahun tragedi Kudatuli atau peristiwa 27 Juli 1996.
Dalam peringatan tersebut, politikus senior PDIP, Ribka Tjiptaning, menyampaikan beberapa pandangan yang mengkaitkan peristiwa kelam tersebut dengan dinamika politik Indonesia, baik di masa lalu maupun saat ini.
Hal itu disampaikan Ribka dalam peringatan peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). Ribka menuturkan tanpa adanya peristiwa Kudatuli, reformasi tidak ada.
"Tanpa Kudatuli, tanpa 27 Juli tidak ada reformasi. Tidak ada demokratiasi yang kita perjuangkan. 27 Juli tonggak reformasi," ujar Ribka.
Pernyataan ini merujuk pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berlatar belakang pengusaha mebel.
Baca Juga: Kemenag Resmi Buka KIP Kuliah PTKS 2025: Ini Daftar Tahapan Seleksinya, Cek Cara untuk Ikut!
Ribka menegaskan bahwa peristiwa 27 Juli adalah tonggak penting yang membuka jalan bagi Reformasi, dan tanpa Reformasi, perubahan politik yang memungkinkan figur seperti Jokowi menjadi presiden tidak akan terjadi.
"Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak buruh menjadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, Bonnie tidak jadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak petani jadi gubernur," ucap dia.
"Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Walaupun sekarang sudah error. Ya, itu nasib namanya," tambahnya.
Organisasi relawan Projo (Pro Jokowi) menanggapi pernyataan Ribka Tjiptaning dengan santai.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa pernyataan Ribka tidak perlu ditanggapi secara berlebihan dan dianggap sebagai bagian dari dinamika politik.
Lebih lanjut, Ribka Tjiptaning juga menyoroti peran tragis peristiwa Kudatuli yang disebutnya sebagai pemicu awal dari gelombang Reformasi.
Ia menyatakan, "Tanpa peristiwa 27 Juli, tidak ada Reformasi," menekankan betapa pentingnya tragedi tersebut dalam mengubah peta politik Indonesia.
Peristiwa peyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, yang dikenal sebagai Kudatuli, dianggapnya sebagai membangkitkan perlawanan rakyat terhadap rezim Orde Baru.
Dalam kesempatan yang berbeda, Ribka juga berbicara mengenai kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Ribka menuding bahwa kasus ini memiliki motif politik dan sasaran utamanya adalah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, serangan terhadap Hasto merupakan upaya untuk menekan dan melemahkan posisi Megawati, sebagai figur yang sentral dalam partai PDIP.
Ribka Tjiptaning, melalui pernyataannya, berupaya menghubungkan benang merah antara perjuangan masa lalu dengan tantangan politik yang dihadapi PDIP saat ini.
Baca Juga: Satu Satunya Punya 4 Keraton, Ini Rekomendasi Wisata Budaya dan Seni di Cirebon yang Lagi Hits
Ribka pun mengingatkan kader-kader PDI-P tidak melupakan sejarah partai.
Menurutnya, partai berlambang banteng moncong putih itu harus membangun basis rakyat dan "tidak cengeng".
“Reformasi ini masih sekadar angan-angan. Tetapi, Banteng PDI-P tidak boleh ngambek, tidak boleh cengeng! Kita harus bangun kekuatan basis rakyat, seperti dulu Mega menang bukan karena rakyat," kata Ribka dikutip Antara.
Peringatan tragedi Kudatuli oleh PDIP kali ini tidak hanya menjadi refleksi sejarah, tetapi juga menjadi panggung bagi para politisinya untuk mensuarakan pandangan-pandangan kritik terkait situasi politik terkini.***
