POJOKSATU.id, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto ternyata telah mempersiapkan secara matang rencana retret menteri, wakil menteri, dan pejabat lain di Akmil Magelang Jateng saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Retret di Akmil Magelang ini memakai uang pribadi Prabowo. Prabowo enggan menggunakan uang Negara karena retreat ini bukan agenda Kementerian Pertahanan (Kemenhan) serta bukan bagian dari program Jokowi.

Fakta retret kabinet ini dirancang saat Prabowo masih menjadi Menhan disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Hasan menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto mendanai secara pribadi acara pembekalan Kabinet Merah Putih ini.

Baca Juga: Polisi Ungkap Alasan Pria di Pejaten Sandera Bocah, Ternyata Sedang Halu Dikejar Warga Gegara Pengaruh Narkoba

“Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik. Jadi menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri,” ujarnya.

Hasan Nasbi melanjutkan Prabowo enggan menggunakan uang Negara untuk acara ini meski saat itu dia menjabat Menhan.

Menurut Hasan, retret yang dirancang sejak awal itu bukan merupakan agenda Kemenhan serta bukan juga bagian dari program Jokowi- Maruf Amin.

“Secara teknis waktu persiapan itu beliau tidak menggunakan biaya kemenhan karena bukan untuk kegiatan Kemenhan,” jelasnya.

Baca Juga: Kelar Retret Menteri di Akmil Magelang, Komisi VII DPR : Para Pembenci Sudah Saatnya Beri Kesempatan

“Beliau juga belum dilantik sebagai presiden sehingga tidak mungkin menggunakan biaya dari Setneg. Sehingga semua biaya persiapan beliau handle sendiri,” tegas Hasan Nasbi.

Diketahui, retret Kabinet Merah Putih ini berlangsung mulai Kamis (24/10/2024) hingga Minggu (27/10/2024).

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih wajib untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retret Kabinet Merah Putih di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“LHKPN wajib,” ujarnya singkat kepada wartawan.

Bahkan ada tenggat waktu agar setiap menteri, wakil menteri ini dapat menyelesaikan dan melaporkan harta kekayaannya itu.

“Ada. Secepatnya akan kami minta semua menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban sebagai pejabat tinggi negara,” tegas Mensesneg Prasetyo Hadi.***