POJOKSATU.ID - Isu deforestasi di Indonesia tidak pernah lepas dari sorotan publik, terutama ketika menyinggung kebijakan masa lalu yang meninggalkan dampak panjang terhadap lingkungan.
Salah satu periode yang banyak dibahas adalah masa jabatan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan.
Studi dari Greenomics Indonesia menyebutkan bahwa pada periode tersebut, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan mencapai titik paling masif dalam sejarah kementerian.
Baca Juga: Banjir dan Longsor Beruntun di Jawa Barat: Bandung Paling Parah
Menurut laporan tersebut, Zulkifli Hasan dianggap memegang rekor sebagai Menteri Kehutanan yang paling banyak memberikan izin pelepasan kawasan hutan.
Total luas lahan yang dilepas mencapai 1,64 juta hektare angka yang kerap dijadikan rujukan dalam diskusi kebijakan kehutanan hingga hari ini.
Luasan tersebut setara hampir 25 kali luas wilayah DKI Jakarta, gambaran yang mempertegas betapa besarnya skala perubahan tata guna lahan yang terjadi pada masa itu.
Baca Juga: Protes Warga Saat Banjir, Mobil Ngebut Bikin Ombak Makin Masuk ke Rumah Warga
Dalam laporan Greenomics, sebagian besar izin pelepasan kawasan hutan itu ditujukan untuk ekspansi perkebunan, terutama kelapa sawit.
Kebijakan ini memicu ekspansi besar-besaran industri perkebunan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatera.
Banyak pihak mencatat bahwa transformasi hutan menjadi perkebunan berskala luas menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan.
Mulai dari hilangnya habitat satwa, terganggunya cadangan air, hingga meningkatnya potensi bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor.
Baca Juga: Miris! Guru PPPK Grobogan Hanya Digaji Rp 300 Ribu Per Bulan, Ini Penjelasan Resminya!
Organisasi lingkungan tersebut juga menekankan bahwa kebijakan pelepasan hutan tidak hanya berdampak pada tutupan hutan, tetapi juga pada kehidupan masyarakat lokal.
Banyak komunitas adat dan desa-desa sekitar kawasan hutan yang kehilangan akses atas sumber daya alam yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Konflik agraria pun meningkat seiring ekspansi perkebunan, dan sejumlah kasus masih berlangsung hingga kini.
Baca Juga: KDMP Anggadita Karawang Jalan Terus, Kades Siapkan Duit Pindahan
Meskipun konteks ekonomi dan politik pada masa tersebut memiliki pertimbangannya sendiri.
kontroversi terkait besarnya pelepasan kawasan hutan tetap menjadi topik penting yang dibicarakan dalam kerangka reformasi kebijakan kehutanan.
Banyak pihak menilai bahwa evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan bahwa izin-izin yang dikeluarkan pada masa itu benar-benar sesuai prosedur, tidak merugikan masyarakat, dan tidak merusak ekologi jangka panjang.
Baca Juga: Subsidi Bocor ke Kaum Tajir? Purbaya Beberkan Fakta Masih Ada Orang Kaya Dapat Bantuan Pemerintah
Seiring meningkatnya komitmen dunia terhadap mitigasi krisis iklim, jejak masa lalu seperti pelepasan 1,64 juta hektare hutan menjadi pelajaran besar bagi Indonesia.
Hutan bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga penyimpan karbon, penyangga air, dan pelindung ekosistem.
Kebijakan kehutanan modern kini terus mendorong perbaikan tata kelola, transparansi perizinan, dan perlindungan kawasan bernilai ekologis tinggi.
Baca Juga: Beasiswa Maastricht University 2026 Dibuka! WNI Bisa Dapat Beasiswa Penuh S2–S3
Warisan kebijakan tersebut tetap menjadi bagian penting dalam diskursus lingkungan hidup Indonesia.
Ia menjadi pengingat bahwa setiap keputusan terkait hutan akan meninggalkan jejak panjang baik bagi generasi kini maupun mendatang.***
