POJOKSATU.id - Pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang blak-blakan mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tak sesuai dengan janji dan perkiraan awalnya.

Meski begitu, ia menyebut capaian tersebut tetap “lumayan”, komentar yang langsung memicu kehebohan publik.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 tercatat berada di kisaran 5,1–5,11 persen, lebih rendah dari proyeksi awal Purbaya yang menargetkan angka mendekati 5,5 persen.

Baca Juga: Negara Turun Tangan, Satgas Saber Dikerahkan Amankan Harga dan Mutu Pangan Jelang HBKN 2026

Namun, di tengah pencapaian yang meleset, sang menteri mengaku tetap melihat sisi positif dari perkembangan ekonomi.

"Ini lebih rendah dari perkiraan saya atau janji saya harusnya 5,5 (persen) lah. Tapi sejujurnya lumayan lah. Yang penting apa? Arah ekonomi sudah membaik,"

kata Purbaya, dikutip pojoksatu.id dari tirto.id (5/2/2026).

Baca Juga: Lengkap! Harga Tiket Kereta dari Stasiun Bogor ke Berbagai Tujuan, Mulai Ribuan Rupiah

Menurut Purbaya, penguatan ekonomi yang terlihat di akhir 2025 menjadi sinyal bahwa pemulihan industri dan investasi masih berada di jalur yang benar.

Ia menilai bahwa fokus pemerintah bukan hanya pada angka semata, tetapi juga pada stabilitas dan arah kebijakan yang mendorong produktivitas nasional.

Tidak berhenti di situ, Purbaya memastikan pemerintah akan mempercepat langkah-langkah strategis untuk memperbaiki iklim usaha.

Baca Juga: Negara Turun Tangan, Satgas Saber Dikerahkan Amankan Harga dan Mutu Pangan Jelang HBKN 2026

"Dan kami akan juga aktifkan, lebih aktifkan lagi proses Satgas Debottlenecking itu. Supaya seluruh kendala bisnis bisa dihilangkan dari perekonomian kita secepat mungkin," tegas Purbaya.

Satgas Debottlenecking disebut menjadi salah satu kunci percepatan arus investasi dan efisiensi industri.

Terutama bagi sektor manufaktur yang masih menghadapi sejumlah hambatan teknis dan birokrasi.

Meski demikian, komentar “lumayan” yang disampaikan Purbaya tetap menuai reaksi beragam dari publik.

Banyak yang mempertanyakan standar keberhasilan pemerintah, sementara sebagian lainnya menilai transparansi dan kejujuran sang menteri patut diapresiasi.***