POJOKSATU.id - Pidato Presiden Prabowo Subianto di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di SICC Bogor mendadak memanas.

Setelah ia menyinggung sikap negara-negara besar yang dinilai tidak konsisten dalam menerapkan nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Kritik tajam itu membuat forum hening, sekaligus memicu reaksi publik yang langsung viral.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Banyak Negara Berebut Sawit Indonesia, Sebut CPO Komoditas Strategis Dunia

Prabowo menegaskan bahwa negara-negara yang dulu menjadi “guru demokrasi” bagi dunia justru kini menunjukkan sikap yang berseberangan dengan prinsip yang mereka banggakan.

"Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup tetapi mereka yang melanggar apa yang mereka ajarkan,"

kata Prabowo dalam taklimat di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah dikutip pojoksatu.id dari suara.com 2/2/2026.

Baca Juga: Nah Loh! Prabowo Ancam Eks Bos BUMN Dipanggil Kejaksaan!

Lebih jauh, Prabowo menyinggung tragedi kemanusiaan global yang merenggut ribuan nyawa warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

Menurutnya, banyak negara besar justru memilih diam.

"Puluhan ribu wanita, orang tua, anak-anak tidak berdosa dibantai dan banyak negara yang diam," tegas Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Banyak Negara Berebut Sawit Indonesia, Sebut CPO Komoditas Strategis Dunia

Ia kemudian mempertanyakan kembali nilai-nilai yang selama ini diagungkan negara-negara besar tersebut.

"Di mana hak asasi manusia? Di mana, demokrasi yang mereka ajarkan? Karena itu saudara-saudara kita sebagai pemimpin kita harus waspada, kita harus mengerti,"

Sambungnya, dikutip pojoksatu.id dari kompas.com 2/2/2026

Pernyataan keras ini menandai sikap politik luar negeri Indonesia yang semakin vokal dalam isu kemanusiaan global.

Kritik Prabowo tidak hanya menyasar standar ganda negara besar.

Baca Juga: Nah Loh! Prabowo Ancam Eks Bos BUMN Dipanggil Kejaksaan!

Tetapi juga menjadi pesan agar para pemimpin daerah memahami dinamika geopolitik dan tetap menjaga kepentingan nasional.***