POJOKSATU.id — Media sosial Indonesia kembali diramaikan dengan simbol "Peringatan Darurat" yang kali ini tampil dengan lambang garuda berlatar hitam.
Sebelumnya simbol serupa muncul dengan latar biru pernah viral pada Agustus 2024 sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pilkada.
Berbeda dari gerakan sebelumnya yang berfokus pada isu demokrasi, kemunculan Peringatan Darurat dengan garuda hitam menyoroti berbagai permasalahan sosial dan ekonomi.
Media sosial menjadi ruang publik yang dianggap efektif untuk menyuarakan aspirasi dan mendesak perubahan. Tagar #PeringatanDarurat kembali menjadi trending di platform X Indonesia.
Gerakan kali ini membawa singkatan "PENTOL" yang merangkum enam tuntutan utama masyarakat kepada pemerintah.
Munculnya simbol ini bukan tanpa sebab. Tuntutan ini memuat persoalan reformasi kepolisian, kebijakan subsidi energi, kesejahteraan tenaga pendidik, serta persoalan pembangunan dan mafia tanah.
Kelangkaan gas LPG 3 kg yang berdampak pada masyarakat kecil, kontroversi pembangunan PIK 2, serta pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan menjadi faktor utama yang melatarbelakangi gerakan ini.
Isu lainnya adalah keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja bagi tenaga pendidik dan ASN yang semakin memperburuk kondisi kesejahteraan pegawai negeri.
Gerakan PENTOL diketahui diinisiasi oleh akun X @BudiBukanIntel yang menyebut sebagai menjadi wadah aspirasi masyarakat dengan enam tuntutan utama:
1. P - Polisi diberesin
Masyarakat menuntut reformasi menyeluruh dalam institusi kepolisian, termasuk penghapusan impunitas, pemberantasan korupsi, serta peningkatan transparansi dalam penanganan kasus.
2. E - Energi buat rakyat
Kelangkaan gas LPG 3 kg serta kebijakan distribusi energi yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil menjadi sorotan utama dalam tuntutan ini.
3. N - Naikkan taraf hidup rakyat
Publik mengkritik pemotongan anggaran sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan yang berakibat pada penurunan kualitas layanan bagi masyarakat.
4. T - Tunaikan tukin dosen, guru, dan ASN
Keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) bagi tenaga pendidik dan ASN dinilai menghambat kesejahteraan pegawai negeri dan berdampak pada pelayanan publik.
5. O - Output MBG diperbaiki
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitas, ketepatan sasaran, serta pengawasan distribusi.
6. L - Lawan mafia tanah dan lengserkan pejabat tol
Praktik mafia tanah serta tata kelola jalan tol yang dinilai merugikan masyarakat mendorong tuntutan reformasi di sektor infrastruktur.
Peringatan Darurat Indonesia Gelap bukan sekadar lanjutan dari gerakan sebelumnya, melainkan bentuk evolusi protes sosial terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat melalui media sosial. ***
