POJOKSATU.ID - Nama Nadiem Makarim sedang menjadi perbincangan publik, usai Kejaksaan Agung (Kejagung) laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun.
Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) itu pun memberikan klarifikasi terkait pengadaan laptop Chromebook dalam dugaan kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan.
Disebutkan Nadiem, bahwa program itu diberlakukan bukan untuk sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Apresiasi SMAN 1 Cikampek Saat Sidak SPMB
Dikatakan Nadiem, pengadaan perangkat untuk daerah 3T justru dilakukan pada periode kementerian sebelumnya, bukan saat dirinya menjabat.
"Kemendikbudristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan untuk daerah 3T," kata Nadiem kepada wartawan Selasa (10/6/2025).
Ditambahkan Nadiem, di dalam petunjuk teknis (Juknis) hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet.
"Di dalam juknis sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet," tambahnya.
Dengan pernyataan tersebut, Nadiem menilai bahwa tudingan Kejagung terkait tidak efektifnya pengadaan Chromebook menjadi tidak relevan.
Ia kembali menekankan bahwa program ini ditujukan untuk sekolah-sekolah yang sudah memiliki akses internet.
Selain itu, pria yang juga dikenal sebagai pendiri Gojek ini menjelaskan alasan pemilihan Chromebook dalam mendukung digitalisasi pendidikan.
Menurutnya, perangkat tersebut dipilih karena lebih terjangkau dari sisi harga dibandingkan laptop lainnya, serta memiliki keunggulan dari sisi keamanan.
"Chrome OS itu gratis, sedangkan operating system lainnya itu berbayar," imbuhnya.
Nadiem juga menyoroti bahwa Chromebook memiliki keterbatasan dalam penginstalan aplikasi, yang menurutnya justru menjadi nilai tambah dalam menjaga keamanan sistem di lingkungan pendidikan.
Baca Juga: Intip Gaji Edo Saefudin, Kades Mander Viral Tak Lunasi 16 Sapi Kurban Idul Adha 2024 Rp250 Juta
"Kontrol terhadap aplikasi yang bisa ada di dalam Chromebook ini untuk melindungi murid dan guru dari pornografi, judi online, dan untuk gaming, itu bisa terjadi tanpa biaya tambahan," ujar Nadiem. ***
