POJOKSATU.id, JAKARTA—Pemerintah RI masih sanggup membeli ribuan motor listrik untuk operasioal Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain itu, keputusan pemerintah yang menjamin harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026, menunjukkan kondisi fiskal Indonesia dalam keadaan baik.

Kondisi fiskal Indonesia dinilai analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat masih cukup kuat. Salah satunya terlihat dari keputusan pemerintah yang menjamin harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026.

Baca Juga: VIRAL Bensin dari Sawit ,ITS Bongkar Cara Kerjanya, dari Minyak Sawit Jadi BBM Ramah Lingkungan

“Alhamdulillah ternyata negara kita memang masih punya uang banyak. Kenapa saya katakan demikian, yang pertama adalah BBM subsidi dijamin tidak naik sampai akhir tahun ini,” ujar Hensat lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 10 April 2026.

Ia mengakui, untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, kenaikan harga masih mungkin terjadi. Namun hal itu dinilai tidak menjadi persoalan besar.

“Kalau kita ini kan sudah non-subsidi, kita pakai Pertamax Turbo itu bisa saja naik, tapi nggak apa-apa lah,” katanya.

Hensat juga menyoroti perkembangan global, terutama meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai dapat berdampak pada stabilitas harga energi dunia.

Baca Juga: Batas Akhir Update Dapodik Dimajukan ke Tanggal 10, Guru ASN Harus Bergerak Lebih Cepat Agar Tunjangan Profesi Tidak Masuk Tahap Berikutnya

“Setelah AS dan Iran melakukan gencatan senjata selama dua pekan dan akan membuka kembali Selat Hormuz, mungkin juga akan stabil,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai optimisme pemerintah terhadap kondisi keuangan negara juga tercermin dari sejumlah program belanja, salah satunya lewat pengadaan motor listrik dalam jumlah besar.

“Salah satu bukti uang kita yang banyak yaitu MBG. Beli 21.801 motor listrik untuk kepala SPPG,” ungkapnya.

Menurut Hensa, hal ini sempat memicu kebingungan di internal pemerintah, termasuk di Kementerian Keuangan, meskipun akhirnya tetap berjalan.

“Yang membuat Menteri Keuangan kebingungan. Karena sudah ditahan biar tidak beli, tapi tetap jadi. Tapi katanya itu sudah dianggarkan tahun 2025,” tegas Hensat panggilan akrabnya.***