POJOKSATU.id – Era Orde Baru di Indonesia terkenal sebagai masa di mana ekonomi negara mengalami lonjakan signifikan.
Namun sekaligus jadi saksi dari pembungkaman politik dan hak asasi manusia.
Di satu sisi rezim Soeharto berhasil mengangkat Indonesia keluar dari krisis, membawa stabilitas harga, menarik investasi asing, serta menciptakan swasembada pangan.
Baca Juga: Uang Rp1.000 Jadi Rp1, Apakah Harga Barang Ikut Naik Atau Malah Turun?
Di sisi lain, kontrol ketat terhadap media, pembatasan oposisi politik, serta korupsi dan nepotisme yang merajalela menimbulkan dilema besar bagi warisan rezim ini.
Sejak naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan pasca peristiwa G30S dan serangkaian manuver politik.
Pnggung ekonomi pun diatur sedemikian rupa inflasi yang meroket di akhir 1960-an berhasil ditekan, kerangka pembangunan lima tahunan (Repelita) diterapkan.
Baca Juga: Soeharto Resmi Jadi Pahlawan Nasional Antara Pengakuan atau Kontroversi Sejarah?
investasi asing didorong melalui kebijakan PMA/PMDN, dan sektor pertanian dilecut guna mencapai target swasembada pangan.
Hasilnya, Indonesia pada era 1980-an memperoleh predikat “Macan Asia”, dengan pertumbuhan ekonomi yang lima kali berada di level 8 % atau lebih.
Namun, keberhasilan ekonomi ini tidak datang tanpa harga.
Rezim Orde Baru menggunakan instrumen militer dan keamanan yang kuat, kebijakan politik yang sentralistik, serta pembatasan kebebasan pers.
Melalui narasi dalam transkrip video yang kita analisis, disebut bagaimana Soeharto menjalankan sistem yang memonopoli kekuasaan partai politik dibatasi menjadi hanya tiga.
Oposisi dilemahkan, aktivitas mahasiswa diawasi, dan kritik terhadap pemerintah dibungkam.
Dalam praktiknya, penindasan terhadap warga yang terindikasi komunis, kekerasan terhadap etnis Tionghoa.
Serta kasus korupsi besar-besaran menjadi bagian tak terpisahkan dari rezim itu.
Fakta-fakta ini menunjukkan ketegangan antara dua kutub pembangunan dan penindasan.
Stabilitas ekonomi memang tercipta inflasi bisa dijaga, ekspor tumbuh, utang luar negeri awalnya dikelola dengan baik.
Namun stabilitas politik yang dipertahankan melalui kontrol dan represi menimbulkan pertanyaan moral.
Apakah pembangunan yang diperoleh itu sah jika harus dibayar dengan pembungaman dan pelanggaran hak?
Ketika melihat warisan Orde Baru, penting untuk memahami bahwa keberhasilan ekonomi tidak otomatis berarti pembangunan yang adil.
Atau berkelanjutan dalam dimensi sosial dan politik.
Walau angka kemiskinan menurun, akses pendidikan meningkat, program KB berhasil menekan pertumbuhan penduduk
Namun pemerataan hasil pembangunan, transparansi, serta partisipasi publik tetap bermasalah.
Dalam kerangka analisis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa warisan Soeharto dan Orde Baru adalah suatu “konsekuensi ganda” di satu sisi.
Masyarakat Indonesia merasakan manfaat nyata infrastruktur dibangun, pangan cukup.
Investasi tumbuh di sisi lain, manusia secara kolektif dibungkam, lembaga demokrasi dilemahkan, dan korupsi tumbuh subur.
Untuk generasi sekarang, pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa pembangunan ekonomi tanpa fondasi politik yang sehat termasuk kebebasan.
Baca Juga: Dari Ponsel Jadi Penghasilan! Strategi UMKM Maksimalkan Tools Gratis
Transparansi, dan akuntabilitas berisiko menciptakan “kemajuan” yang rentan runtuh ketika krisis tiba.
Dalam konteks Indonesia kontemporer, refleksi terhadap era Orde Baru harus dilakukan secara seimbang kita tidak bisa menolak semua pencapaian karena konteks represi.
Namun kita juga tidak bisa memuja sepihak tanpa menyentuh luka-luka yang ditinggalkan.
Warisan ini mengajak kita untuk menuntut pembangunan yang tidak hanya “cepat” dan “besar”, tetapi juga “adil” dan “terbuka”.***
