POJOKSATU.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik empat pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk wilayah Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).
Pelantikan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menata ulang organisasi perpajakan setelah sejumlah pejabat pajak di wilayah tersebut terseret Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelantikan dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan sekaligus memastikan roda pelayanan perpajakan tetap berjalan optimal.
Baca Juga: Polres Karawang Tangkap 4 Pelaku Perusakan Rumah di Jayakerta
Jakarta Utara selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah strategis dengan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, sehingga stabilitas dan integritas aparat pajak menjadi perhatian utama pemerintah.
Dalam pelantikan tersebut, Purbaya menunjuk Untung Supardi sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara.
Selain itu, Gorga Parlaungan dilantik sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.
Baca Juga: Insenarator Dilarang KLH, Pengelola TPS3R Bandung Kecewa: Mau Buang Sampah ke Mana Lagi?
Dua posisi lainnya diisi oleh Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan 3 KPP Madya Jakarta Utara serta Andika Aris sebagai Pejabat Fungsional Ahli Muda KPP Madya Jakarta Utara.
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pengisian jabatan administratif.
Lebih dari itu, ia menaruh harapan besar agar para pejabat yang baru dilantik mampu membawa semangat perubahan dan memperkuat budaya kerja yang bersih serta profesional di lingkungan DJP.
Baca Juga: Hantam Jalan Berlubang, Mobil Terguling di Jatisari Karawang
“Kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi praktik yang mencederai kepercayaan publik. Pajak adalah tulang punggung negara, dan integritas aparatnya adalah kunci,” ujar Purbaya, dikutip pojoksatu.id dari IDX Channel.
Kasus OTT yang sebelumnya menjerat sejumlah pegawai pajak di Jakarta Utara menjadi tamparan keras bagi institusi perpajakan.
Peristiwa tersebut tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga memunculkan kekhawatiran publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak.
Baca Juga: Universitas Ciputra Cetak Lulusan Akademik Unggul Berjiwa Entrepreneur
Oleh karena itu, penunjukan pejabat baru ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan wajib pajak.
Pemerintah menilai, kehadiran figur-figur baru dengan rekam jejak yang baik menjadi bagian penting dari upaya reformasi birokrasi di tubuh DJP.
Selain fokus pada penegakan integritas, Purbaya juga meminta para pejabat yang dilantik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: HEBOH! Bahlil Akui Tak Bisa Tidur Pakai AC 'Karena Lama Miskin, Pak'
Menurutnya, pendekatan yang humanis dan profesional akan membantu membangun hubungan yang lebih sehat antara negara dan wajib pajak.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Kementerian Keuangan tidak menoleransi pelanggaran hukum di lingkungan kerjanya.
Evaluasi dan pengawasan internal akan terus diperkuat guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Baca Juga: HEBOH! Bahlil Akui Tak Bisa Tidur Pakai AC 'Karena Lama Miskin, Pak'
Dengan struktur kepemimpinan yang baru, DJP Jakarta Utara diharapkan dapat kembali fokus pada tugas utamanya mengamankan penerimaan negara sekaligus memberikan pelayanan yang adil dan transparan bagi seluruh wajib pajak.***
