POJOKSATU.id – Kementerian Keuangan kembali diguncang langkah besar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang bergerak cepat melakukan reformasi internal.

Setelah merombak puluhan pegawai Bea Cukai pekan lalu, kini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi sasaran pembersihan.

Purbaya mengungkapkan secara terbuka bahwa ia telah mengganti lebih dari 30 pegawai Bea Cukai sebelum beralih ke DJP.

Bahkan jumlah pegawai pajak yang akan diputar mencapai dua kali lipat.

Baca Juga: BESOK CAIR! Segini Gaji PNS Februari 2026, Golongan Tertinggi Tembus Rp 6,3 Juta

“Kemarin orang Bea Cukai saya ganti berapa tuh 34 orang, 35 orang. Minggu depan mungkin sekitar 70 orang pajak saya akan putar,” kata Purbaya dikutip pojoksatu.id dari detikfinance 30/1/2026.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pembersihan internal berlangsung besar-besaran.

Mutasi ini bukan sekadar perombakan rutin, melainkan bentuk penindakan terhadap pegawai yang dinilai tidak menjalankan tugas sesuai standar.

Baca Juga: LPG 3 Kg Dibatasi, Pasar Gelap Mengintai! Ketimpangan Kota dan Desa Mulai Terasa

Purbaya menegaskan, pegawai yang berperilaku tidak profesional akan dipindahkan ke posisi yang jauh dari hiruk-pikuk kantor strategis.

“Yang ketahuan main-main saya akan putar ke tempat yang lebih sepi. Jadi kita melakukan perbaikan sungguh-sungguh,” paparnya.

Sumber internal menilai langkah ini merupakan upaya memulihkan integritas lembaga setelah beberapa kasus yang mencoreng citra pegawai fiskal.

Baca Juga: BESOK CAIR! Segini Gaji PNS Februari 2026, Golongan Tertinggi Tembus Rp 6,3 Juta

Mutasi ke daerah sepi dipandang sebagai sanksi administratif yang tegas, namun tetap dalam koridor pembinaan.

Langkah tersebut sekaligus memberi pesan bahwa era kerja santai dan bermain-main di institusi pengelola penerimaan negara telah berakhir.

DJP diketahui memegang peran sentral dalam penerimaan negara.

Karena itu, Purbaya menegaskan tidak ada toleransi bagi pegawai yang menghambat kinerja institusi.

Baca Juga: PDIP ‘Bentak’ Pemerintah! Soal Palestina Harus Lewat PBB, Bukan Jalur Lain!

Publik kini menunggu siapa saja yang akan terseret dalam daftar rotasi tersebut dan bagaimana dampaknya pada reformasi pajak ke depan.***