Oleh Hazairin Sitepu
Gibran Rakabuming Raka akhirnya berhenti dari jabatan wakil presiden. Kamis 12 November siang Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti itu kepada pimpinan MPR. Dan proses pemakzulan di DPR pun dihentikan.
Jabatan wakil presiden otomatis kosong. Presiden Prabowo menjadi seorang diri memimpin kabinet yang menterinya sangat banyak itu.
Untuk mengisi kekosongan jabatan orang nomer dua Indonesia tersebut, MPR bersurat kepada presiden meminta mengajukan dua nama calon. Masa tenggatnya 14 hari. Paling lama 14 hari, dihitung dari waktu MPR mengirim surat permintaan, Presiden Prabowo sudah harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Lembaga tinggi negara itu selanjutnya bersidang untuk memilih satu nama.
MPR pun sudah membuat jadwal bahwa penetapan wakil presiden baru dilakukan pada 2 Desember 2026.
Lalu siapa tokoh paling pantas menjadi wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti?
Sebelum menentukan siapa, terlebih dahulu kita harus mengetahui masalah-masalah besar apa yang sedang dihadapi negara. Ini agar nama yang diajukan ke MPR itu pertimbangannya bukan sekadar untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Atau hanya untuk mengokohkan posisi politik presiden atau partai tertentu.
Seorang pemimpin, apakah presiden-wakil presiden, gubernur, walikota, bupati, atau lainnya, tidak akan bisa memecahkan masalah sebelum terlebih dahulu mengerti dan memahami masalah itu.
Saya sudah puluhan tahun memimpin banyak perusahaan. Beberapa tahun belakangan perusahaan-perusahaan itu mengalami masalah untuk tumbuh, berkembang. Makin ke sini, masalahnya semakin besar.
Dalam kondisi sebegitu sulit, perusahaan-perusahaan itu masih bisa bertahan di tengah begitu banyak industri sejenis tutup. Ditutup oleh pemiliknya.
Saya tidak mungkin bisa membuat perusahaan-perusahaan itu bertahan bila tidak secara detail mengerti dan memahami masalah yang sedang dialami dan dihadapi perusahaan-perusahaan tersebut. Ini hanya contoh sebutir debu di gurun pasir, dibanding masalah yang dialami dan dihadapi negara besar ini.
Jika kita mengidentifikasi, saat ini, paling kurang ada dua masalah super besar di Indonesia. Masalah-masalah super besar itu telah menimbulkan implikasi bagi terjadinya masalah-masalah besar yang lain.
Pertama, ekonomi. Masalah ini kian ke sini ukurannya kian besar. Bahkan super besar. Kompleks. Faktornya, kombinasi antara keadaan atau situasi aktual domestik (dalam negeri) dan pengaruh situasi global.
Masalah-masalah ekonomi yang berpengaruh langsung kepada kehidupan ekonomi rakyat antara lain lapangan pekerjaan, inflasi tinggi yang menyebabkan lemahnya daya beli. Iklim investasi, lemahnya nilai tukar rupiah yang berpengaruh terhadap makin mahalnya kebutuhan pokok rakyat yang bahan bakunya import.
Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap USD menyebabkan pula beban pembayaran utang luar negeri makin berat. Berat bunganya, berat pokoknya. Ini sekaligus memberatkan beban hidup rakyat. Dan lain-lain.
Kedua, penegakan hukum. Fungsi dan peran lembaga-lembaga hukum saat ini masih sangat jauh panggang dari api. KPK ibarat macan ompong. Tidak bertaji. Lebih banyak mengerjakan perkara-perkara receh. Soal upah pungut, misalnya.
Banyak perkara jumbo mangkrak di Kejaksaan. Kepolisian cukup lama berada dalam permainan politik. Atau pimpinannya ikut bermain politik, sampai presiden pun disadap.
Presiden Prabowo berkali-kali menyebut bahwa terjadi kebocoran anggaran negara sebesar 30 persen. Artinya, ada korupsi besar-besaran dalam pengelolaan APBN.
Selain mengerti dan memahami, calon wakil presiden yang akan diajukan ke MPR, paling tidak memiliki kompetensi, kecakapan, pengalaman dan komitmen yang cukup sehingga dapat membantu presiden memecahkan masalah-masalah negara super besar itu.
Jika kita mengatakan bahwa Gibran wakil presiden buruk, karena dicalonkan atau direkrut dengan cara-cara buruk, maka wakil presiden penggantinya haruslah super. Tidak buruk.
Tidak buruk pencalonannya, tidak buruk kualitasnya.
