POJOKSATU.ID - Insiden memilukan kembali mencoreng penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mobil operasional Badan Gizi Nasional yang dikemudikan oleh seorang sopir bernama Adi Irawan.
Menabrak puluhan siswa SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara, pada Kamis 11 Desember 2025.
Peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah itu menyebabkan 21 korban luka-luka, sebagian besar anak-anak.
Baca Juga: Pengakuan Sopir Mobil MBG Kirain Injak Rem, Ternyata Gas hingga Timbulkan Insiden di SDN Kalibaru
Dan memicu kemarahan serta pertanyaan besar terkait standar keselamatan dan pengawasan terhadap kendaraan operasional program pemerintah tersebut.
Polisi bergerak cepat dan melakukan pemeriksaan urine terhadap sang sopir di Polres Metro Jakarta Utara.
Pemeriksaan ini dilakukan meskipun kejadian bukan berlangsung di jalan raya, melainkan di dalam area sekolah.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan bahwa langkah itu perlu diambil untuk memastikan tidak ada unsur lain yang memperburuk situasi.
Namun, justru dari pemeriksaan awal muncul dugaan baru yang memperkeruh keadaan: sopir yang mengemudikan mobil MBG tersebut ternyata diduga merupakan “sopir cabutan”.
Temuan itu memicu pertanyaan serius terkait manajemen internal BGN.
Sebab mobil operasional yang membawa ratusan porsi makanan untuk anak sekolah seharusnya dikemudikan oleh personel terlatih dan berkompeten.
“Patut diduga itu sopir cabutan,” kata Budi, dikutip dari Tirto.id, 11 Desember 2025.
Ia menambahkan bahwa status cabutan sebenarnya tidak menjadi masalah jika tidak terjadi insiden.
Namun karena kecelakaan memakan banyak korban, status tersebut kini menjadi salah satu fokus utama penyelidikan.
Hingga kini, polisi baru memeriksa dua saksi sopir dan kernet.
Minimnya keterangan membuat proses penyidikan berjalan lambat.
Sementara publik menanti jawaban apa yang sebenarnya membuat mobil tersebut hilang kendali hingga masuk ke area sekolah dan menabrak puluhan siswa.
Polisi menyebut kondisi psikis korban dan guru menjadi prioritas, namun fakta bahwa baru dua saksi yang diperiksa menunjukkan lambannya pendalaman kasus ini.
Dalam pemeriksaan awal, sopir berdalih bahwa rem mobil tidak pakem saat kendaraan berada di tanjakan menuju sekolah.
Ia mengaku panik dan salah menginjak pedal, mengira rem namun ternyata gas.
Baca Juga: Mengakhiri Tahun dengan Warna dan Ilusi, Serunya Berlibur di Magic Art 3D Museum Kota Tua Jakarta
Pernyataan ini menimbulkan keraguan terhadap kesiapan teknis kendaraan MBG dan kualitas pemeriksaan kelayakan sebelum operasional.
Keterangan yang simpang siur dan tidak didukung bukti teknis semakin menambah kecurigaan publik bahwa kelalaian sistemik menjadi penyebab utama.
Di sisi lain, BGN mencoba meredam situasi dengan menyatakan fokus pada penanganan korban dan menanggung seluruh biaya perawatan.
Namun pernyataan itu tidak cukup untuk meredakan kritik masyarakat yang mempertanyakan lemahnya pengawasan.
Khususnya jika benar kendaraan penting seperti MBG dikemudikan oleh sopir tidak tetap.
Kasus ini menjadi sorotan nasional, membuka kembali perdebatan mengenai kesiapan program MBG yang selama ini dikerjakan dengan terburu-buru.
Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa tragedi ini merupakan konsekuensi dari buruknya manajemen, lemahnya SOP.
Dan minimnya pengawasan terhadap pihak-pihak yang mengoperasikan armada penting pemerintah.
Hingga kini, publik menanti transparansi polisi dan pemerintah untuk mengungkap akar persoalan dan memastikan agar tragedi seperti ini tidak terulang.***
