POJOKSATU.id, JAKARTA—Penyataan Menteri Sosial (Mensos) Saipullah Yusuf atau Gus Ipul yang menyebut pengumpulan donasi bantuan sebaiknya izin Kemensos dulu, menambah panjang pernyataan kontroversial pejabat saat bencana banjir dan longsor menerjang Sumatera.
Sudah 15 hari bencana melanda Sumut, Sumbar, dan Aceh, sebanyak 293 orang masih hilang, korban meninggal 964 orang, jumlah pengungsi ratusan ribu orang hingga Selasa (9/12/2025).
Di tengah derita korban banjir yang berkepanjangan, Mensos Saipullah malah mengeluarkan pernyataan kontroversial.
Mensos menegaskan bahwa aturan mengenai pengumpulan donasi sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang.
Siapa pun yang menggalang dana publik termasuk artis, influencer, hingga komunitas tertentu wajib mengajukan izin terlebih dahulu kepada pemerintah.
"Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Selasa (9/12/2025).
“Penggalangan donasi untuk bencana tetap sebaiknya izin dulu,” ujar Mensos merujuk pada aturan resmi pengumpulan uang dan barang di Indonesia.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, menuai sorotan setelah menyampaikan pernyataan dalam rapat bersama Komdigi di ruang rapat Komisi I DPR, Senin (8/12/2025).
Baca Juga: Kementerian Sosial Mendirikan Hunian Sementara untuk Korban Bencana di Tapanuli Tengah
Dalam rapat tersebut, ia menyinggung bahwa para relawan lebih viral saat memberikan bantuan bencana Sumatra dibandingkan kerja pemerintah.
Endipat Wijaya lalu mengklarifikasinya. Menurutnya, pernyataannya tersebut bukan ditujukan kepada relawan atau donatur yang membantu korban bencana Sumatra, tapi kinerja Komdigi dalam hal publikasi dan penyebaran informasi.
Berikut beberapa pernyataan Endipat Wijaya yang kontroversial soal bencana banjir Sumatera.
"Fokus nanti, ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini, paling-paling di Aceh, di Sumatra, dan lain-lain itu," kata dia saat rapat bersama Komdigi, di ruang Komisi I DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).
"Ada orang yang cuma datang sekali, seolah-olah paling bekerja di Aceh," sambungnya saat itu.
Sebelum kedua orang ini muncul memberikan pernyataan tak simpati, lebih dulu enam pejabat mengeluarkan pernyataan tak berguna.
1. Menpora Erick Thohir soal bantuan olahraga.
2. Kepala BNPB Suharyanto terkait bencana hanya mencekam di medsos.
3. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal BBM di daerah bencana dan listrik 100 persen pulih di Aceh.
4. Dirjen Gakkum Kemenhut soal kayu gelondongan di musibah banjir.
5. Menko Pangan Zulkifli Hasan soal adegan memanggul beras.
6. Verrel Bramasta terkait pakaian mirip rompi antipeluru ketika mengunjungi korban banjir.
Sementara itu, sesuai data resmi Basarnas, hingga Selasa (9/12/2025) pukul 08.00 WIB, terdapat korban meninggal dunia 389 jiwa dan 56 orang lainnya masih dalam pencarian di Provinsi Aceh.
Sebanyak 5.978 jiwa terevakuasi dan 5.589 jiwa selamat dalam operasi SAR bencana banjir di Provinsi Aceh.
Untuk Sumut, jumlah korban meninggal sebanyak 340 orang meninggal dunia dan 128 orang masih hilang.
Sementara di Sumbar, sebanyak 235 orang meninggal dunia, sementara korban hilang mencapai 95 orang di Ranah Minang.***
