POJOKSATU.id - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akhirnya buka suara terkait polemik pembubaran acara nonton bareng atau nobar film dokumenter Pesta Babi yang sempat dilakukan aparat di sejumlah wilayah.
Maruli menegaskan, pembubaran tersebut bukan berasal dari instruksi pimpinan TNI, melainkan berdasarkan permintaan pemerintah daerah demi menjaga keamanan wilayah tetap kondusif.
Pernyataan itu disampaikan Maruli saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Baca Juga: Link Unduh Jadwal dan Lokasi SKT Koperasi Desa Merah Putih 2026, Simak Cara Cek Kartu Ujiannya
"Ya, itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya apa namanya, koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan," kata Maruli.
KSAD Soroti Sumber Dana Film
Di tengah polemik tersebut, Maruli juga mempertanyakan sumber pendanaan film dokumenter Pesta Babi yang mengangkat isu masyarakat adat di Papua.
KSAD menilai proses produksi film itu tidak sederhana karena melibatkan mobilisasi ke berbagai lokasi yang membutuhkan biaya besar.
Baca Juga: TPG Guru ASN Mulai Cair 21 Mei 2026! Ini Skema Penyaluran dan Penyebab Dana Masuk Bertahap
"Sekarang permasalahannya orang sampai membuat video. Bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Jawab aja ya kan," ujar Maruli.
Mantan Pangkostrad itu menilai pihak di balik film tersebut memiliki dukungan finansial yang kuat karena proses pengambilan gambar dilakukan hingga ke wilayah pedalaman dengan mobilitas tinggi.
"Sampai datang ke sana, bikin video terbang sini terbang sana, orang berduitlah," sambungnya.
Baca Juga: Danrem 064 Resmi Tutup TMMD ke-128 di Cilegon, Seluruh Program Rampung 100 Persen
Saat ditanya lebih jauh mengenai dugaan adanya pihak tertentu di balik pendanaan film itu, Maruli hanya merespons santai sambil tertawa.
Sebut Pemda Minta Bantuan Pengamanan
Menurut Maruli, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.
Dalam kondisi tertentu, Pemda dapat berkoordinasi dengan aparat kewilayahan termasuk Dandim untuk membantu pengamanan situasi.
Ia mengatakan potensi keributan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam keputusan pembubaran acara nobar tersebut.
"Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah, gitu loh, mengamankan situasi-situasinya. Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga, kan belum tentu benar," ujarnya.
Baca Juga: Dua Ibu Kandung Dibunuh Anak Gara-gara Narkoba, Anggota DPRD Nilai Madina Sudah di Atas Darurat
Pernyataan itu sekaligus membantah isu yang berkembang di publik bahwa pembubaran nobar film Pesta Babi merupakan bentuk instruksi langsung dari pimpinan TNI.
Bantah TNI Antikritik
Maruli juga menepis anggapan bahwa TNI bersikap antikritik terhadap muatan atau isi film tersebut.
Ia menegaskan keputusan pembubaran tidak berasal dari institusi TNI secara langsung.
"Ya itu mereka (Pemda), tidak ada instruksi," tuturnya singkat.
Polemik terkait film Pesta Babi sendiri masih menjadi sorotan publik karena memunculkan perdebatan soal kebebasan berekspresi, keamanan wilayah, hingga batas kewenangan aparat dalam kegiatan masyarakat.
Baca Juga: Upaya Pemerintah Menyeimbangkan Peluang dan Proteksi Anak Sekolah dalam Ekosistem Digital!
Dandhy Laksono Jawab Soal Pendanaan
Sutradara film dokumenter Pesta Babi: Kolonial di Zaman Kita, Dandhy Laksono, juga sempat menanggapi sorotan publik terkait sumber pendanaan film tersebut.
Namun, jurnalis investigasi itu belum menjelaskan secara rinci soal pihak yang mendanai produksi filmnya.
"Pokoknya ada. Saya berhak tuh ngomong 'pokoknya ada' karena saya enggak mempertanggungjawabkan pajak. Ya kan. Lebih bener kalau saya ngomong 'pokoknya ada'. Itu sah," kata Dandhy, Kamis (21/5/2026).
Isu pendanaan film itu memang ramai diperbincangkan publik.
Bahkan muncul berbagai spekulasi soal adanya pihak tertentu di balik produksi dokumenter tersebut.
Menanggapi berbagai tudingan itu, Dandhy mengaku heran mengapa publik lebih penasaran terhadap pendanaan inisiatif sipil dibanding sumber dana politik atau kegiatan elite lainnya.
“Orang justru lebih curious dengan inisiatif-inisiatif sipil seperti ini daripada dari mana sih duit capres untuk pemilu?
Baca Juga: Hasil TKA Segera Diumumkan! Ini Cara Mudah Verifikasi Nilai di Portal Resmi SHTKA
Dari mana sih duit parpol bisa bagi-bagi sembako, bisa bikin konser gede? Dari mana sih duit jenderal-jenderal polisi dan tentara ketika dia mau promosi jabatan," tuturnya.
Meski demikian, Dandhy menyebut seluruh kolaborator film sebenarnya telah dicantumkan melalui logo dan nama lembaga yang tampil dalam poster maupun kredit film.
"Semua nama orangnya jelas, temen-temen bisa melihat logo-logo yang ada di poster film. Itulah para kolaborator. Jadi itulah lembaga-lembaga yang patungan untuk membiayai film ini," jelasnya.
Ia juga mengatakan sebagian besar kru yang terlibat dalam produksi film bekerja tanpa menerima honorarium.
"Saya sebagai sutradara, Bang Cypri sutradara, para produser, para director of photography, videografer, itu enggak ada yang dibayar," katanya.
Dandhy menambahkan, bentuk dukungan terhadap film itu tidak selalu berupa uang, tetapi juga bantuan alat hingga transportasi.
"Jadi itulah urunannya dalam bentuk orang dan alat, bukan dalam bentuk duit. Temen-temen yang punya duit, dia nyumbang transport-nya gitu. Tapi enggak ada honor," tuturnya.
Polemik film Pesta Babi pun masih terus memantik perdebatan publik.
Di satu sisi muncul isu soal kebebasan berekspresi dan kritik sosial, sementara di sisi lain muncul kekhawatiran mengenai stabilitas keamanan wilayah.
Situasi itu membuat pernyataan berbagai pihak terus menjadi perhatian publik hingga sekarang. ***
