POJOKSATU.ID - Pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang membandingkan kenaikan harga beras di Indonesia dengan Jepang memicu polemik publik dan menuai kritik dari parlemen.
Amran menilai kegaduhan yang muncul di media sosial lebih banyak disebabkan framing pihak tertentu, bukan cerminan sikap pemerintah terhadap keresahan masyarakat.
“Informasi yang beredar di-framing seolah-olah kami tidak peduli terhadap naiknya harga beras. Padahal sejak awal kami bekerja keras menurunkan harga,” kata Amran dalam keterangannya, dikutip Senin (25/8/2025).
Ditegaskan Amran, pemerintah telah menggencarkan operasi pasar dengan melepas 1,3 juta ton beras Bulog ke pasaran dengan harga Rp12.500 per kilogram. Menurutnya, langkah ini berhasil menekan harga di 13 provinsi.
“Ini bentuk kepedulian kami sesuai arahan Presiden Prabowo,” tambahnya.
Namun, penjelasan itu tidak sepenuhnya meredam kritik. Pasalnya, ucapan Amran di DPR pada 21 Agustus lalu yang menyebut “Indonesia ribut hanya karena kenaikan sedikit, sementara di Jepang harga beras sudah Rp100 ribu per kilo” dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Baca Juga: OJK Laksanakan Bulan Literasi Keuangan di 19 Provinsi
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, bahkan menegaskan perbandingan itu keliru karena perbedaan pendapatan per kapita kedua negara.
Kontroversi ini menyoroti dua hal sekaligus: efektivitas komunikasi publik pejabat serta ketegangan antara upaya stabilisasi harga dengan persepsi masyarakat.
Di satu sisi, pemerintah mengklaim sudah bekerja keras melalui operasi pasar.
Baca Juga: Bukan Guru dan Tenaga Kesehatan, Pemkab Bantul Petakan Calon PPPK Paruh Waktu Mayoritas OPD Teknis
Di sisi lain, kenaikan harga beras tetap dirasakan berat oleh rumah tangga berpenghasilan rendah, terlepas dari perbandingan dengan negara lain.
Amran juga menyinggung adanya pihak yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah sehingga berusaha menggiring opini negatif.
“Kami tahu banyak yang tidak senang karena bisnisnya terganggu. Tapi semua kami lakukan demi rakyat Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga: Aksi Demo di Depan Gedung DPR Mulai Ricuh, Polisi Halau Massa dengan Menembakan Water Canon
Kritik atas pernyataan Mentan menunjukkan bahwa persoalan beras tidak hanya soal data pasokan atau kebijakan teknis, tetapi juga soal cara pemerintah menyampaikan pesan ke publik.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Dalam isu pangan, komunikasi yang dianggap meremehkan keresahan masyarakat berpotensi menggerus kepercayaan terhadap upaya stabilisasi yang sedang dijalankan. ***
