POJOKSATU.ID - Komisi VIII DPR RI secara resmi memberikan persetujuan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Sosial untuk tahun 2027.

Nilai tambahan dana yang disepakati oleh pihak legislatif tersebut mencapai Rp22,49 triliun.

Keputusan krusial ini diambil dalam agenda Rapat Kerja Bersama yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memimpin langsung jalannya persidangan dan menyatakan dukungan penuh atas usulan tersebut.

Baca Juga: SPMB Tahap 1 Resmi Ditutup, Ratusan Ribu Calon Murid Bersiap Daftar Ulang

Melalui persetujuan ini, total alokasi anggaran belanja Kementerian Sosial pada tahun 2027 diproyeksikan melonjak hingga menyentuh angka Rp107,20 triliun.

Dana segar yang sangat besar ini nantinya akan dialokasikan secara khusus untuk memperkuat berbagai program perlindungan sosial di tanah air.

Selain itu, sebagian anggaran juga akan digunakan demi menyukseskan implementasi program Sekolah Rakyat yang sedang berjalan.

Rapat yang membahas anggaran masa depan ini turut dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala badan terkait lainnya.

Baca Juga: Hampir Pulang dan Pulih, 82 Ribu Warga Sumatra Terima Jaminan Hidup Tiga Bulan dari Kemensos

Kehadiran para pejabat tinggi negara tersebut menegaskan betapa pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono hadir langsung untuk mempertahankan usulan institusi mereka.

Langkah diplomasi anggaran ini dinilai sangat strategis mengingat tantangan sosial ke depan yang semakin kompleks.

Anggota legislatif di Komisi VIII memandang bahwa penyesuaian anggaran ini merupakan kebutuhan mendesak bagi stabilitas masyarakat bawah.

Penambahan dana ini sekaligus membuktikan adanya sinergi yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengentaskan problem kemiskinan.

Melalui ketukan palu dari pimpinan rapat, dokumen persetujuan ini akan menjadi dasar hukum formal dalam penyusunan anggaran negara berikutnya.***